Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: 1 Mei, Buruh Jangan Anarkistis

Kompas.com - 29/04/2013, 18:38 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap agar kalangan buruh berunjuk rasa secara tertib dalam peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2013 atau biasa disebut May Day. Tindakan anarkistis, kata Presiden, malah akan menimbulkan masalah bagi semua pihak.

Hal itu dikatakan Presiden saat menerima para pimpinan konfederasi dan serikat pekerja di Istana Negara, Senin (29/4/2013). Ikut hadir Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Perindustrian MS Hidayat, dan lainnya.

"Saya kira semua sepakat unjuk rasa buruh itu tertib, tidak merusak. Saya senang. Itulah demokrasi. Boleh ada ekspresi, ada sesuatu yang ingin dikritikkan kepada pemerintah, tapi tertib. Kalau tidak tertib, apalagi anarkis, membawa masalah bagi semua, bagi negara, perekonomian, industri dan pekerja sendiri," kata Presiden.

Presiden mengaku, ia ingin kesejahteraan pekerja semakin lama semakin baik. Menurut Presiden, tidak adil jika perekonomian tumbuh tinggi, industri berkembang baik, tetapi kondisi para pekerjanya tak berubah.

Hanya, tambah Presiden, peningkatan upah pekerja tentu harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Jika perusahaan merugi, apalagi bangkrut, kata Presiden, malah akan membuat persoalan baru.

"Maka, semua harus berkontribusi. Pekerja harus menjaga produktivitasnya, disiplinnya. Pemerintah memberikan bantuan kebijakan, regulasi dan iklim, manajemen perusahaan juga bekerja dengan baik. Dengan demikian, mereka juga tumbuh dan bisa memberikan kesejahteraan yang lebih besar lagi," kata Presiden.

Presiden menambahkan, jika ada masalah antara buruh dengan perusahaan, sebaiknya dibicarakan dengan baik. Pemerintah selalu terbuka untuk memfasilitasi dalam menyelesaikan masalah. Jika itu dilakukan, kata dia, pertumbuhan ekonomi akan terjaga.

"Coba ikuti perkembangan di Eropa. Ada negara yang penganggurannya mencapai 30 persen. Bisa dibayangkan kondisi sosial politik dan keamanan di negara-negara seperti itu. Krisis itu belum berakhir. Oleh karena itu, marilah kita jaga. Kalau ekonomi tumbuh, bisa ciptakan lapangan kerja, yang nganggur bisa kerja, yang bekerja kesejahteraan makin baik. Itu tujuan kita menjaga bersama ekonomi negeri ini," pungkas Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com