Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/11/2012, 10:16 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga politikus senior Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, berharap, publik tidak serta-merta menganggap Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malllarangeng melakukan korupsi setelah nama Andi disebut dalam hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Hambalang. Hal itu disampaikan Amir menanggapi laporan audit BPK yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

"Karena ada penyebutan, saya harapkan publik tidak serta-merta memvonis atau praduga yang mengarahkan pada dilanggarnya hak-hak seseorang," kata Amir di sela-sela acara informal di kediamannya di Jakarta, Rabu (31/10/2012) malam.

Berdasarkan hasil audit tersebut, Andi diduga melakukan pembiaran sehingga terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Menpora juga diduga tidak mengendalikan dan mengawasi pengelolaan dan penggunaan keuangan negara. Amir mengatakan, sudah pasti hasil audit BPK menyebut banyak nama dan banyak perusahaan.

"Tapi, jangan kita terlalu dini menyimpulkan nama-nama itu sudah pasti terkait dengan tindakan tidak terpuji," lanjut Amir.

Dia pun meminta masyarakat dewasa menyikapinya. Amir yang sebelum ini menjabat Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat itu juga mengatakan, Dewan Kehormatan hanya akan mengambil sikap jika seorang kader Demokrat sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka.

"Kalau hanya disebut, kita sudah sangat sering dengar, kan? Penyebutan-penyebutan sudah lama bergulir, mungkin sudah dua tahun sejak diawali saudara Nazaruddin," ujar Amir.

Selebihnya, dia enggan mengomentari pelaksanaan proyek Hambalang yang disebut BPK diduga merugikan negara sekitar Rp 243,66 miliar itu. Adapun proyek Hambalang tengah disidik dan diselidiki KPK.

Sejauh ini, lembaga antikorupsi itu baru menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Deddy selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) diduga bersama-sama menyalahgunakan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain. KPK kini mengusut pihak lain yang diduga terlibat bersama-sama Deddy. KPK juga menelusuri indikasi suap menyuap terkait proyek tersebut. Salah satu poin audit BPK menyebutkan kalau Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto (sekarang mantan) menerbitkan surat keputusan pemberian hak pakai tanah seluas 312.448 meter persegi dengan dasar surat pelepasan hak yang diduga palsu.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Audit Investigasi Hambalang Diintervensi?

Baca juga:
Ada Nama Andi Mallarangeng di Audit Hambalang
Menpora Tak Tahu Harus Teken Kontrak Hambalang

Andi Mallarangeng: Saya Tak Lakukan Pembiaran

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KRI Raden Eddy Martadinata-331 Wakili Indonesia untuk Latma di Pakistan

KRI Raden Eddy Martadinata-331 Wakili Indonesia untuk Latma di Pakistan

Nasional
Cak Imin Ajak Gabung ke Koalisi Gerindra-PKB, Golkar: Kita Juga Akan Ajak Dia Gabung KIB

Cak Imin Ajak Gabung ke Koalisi Gerindra-PKB, Golkar: Kita Juga Akan Ajak Dia Gabung KIB

Nasional
KY Ungkap Masalah Struktural yang Bikin Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM Sepi Peminat

KY Ungkap Masalah Struktural yang Bikin Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM Sepi Peminat

Nasional
Jaksa Sebut Surya Darmadi Terbukti Rugikan Perekonomian Negara Rp 73,9 T, Jadi Alasan Pemberat

Jaksa Sebut Surya Darmadi Terbukti Rugikan Perekonomian Negara Rp 73,9 T, Jadi Alasan Pemberat

Nasional
Pemerintah Siapkan BUMN Jadi 'Off Taker' di Bidang Pangan

Pemerintah Siapkan BUMN Jadi "Off Taker" di Bidang Pangan

Nasional
Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Terkait Proyek BTS 4G Bakti Kominfo

Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Terkait Proyek BTS 4G Bakti Kominfo

Nasional
Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kemenkes: Jangan Beli Obat Tanpa Resep Dokter

Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kemenkes: Jangan Beli Obat Tanpa Resep Dokter

Nasional
Selain Penjara Seumur Hidup, Surya Darmadi juga Dituntut Uang Ganti Rp 73,9 T Kerugian Perekonomian Negara

Selain Penjara Seumur Hidup, Surya Darmadi juga Dituntut Uang Ganti Rp 73,9 T Kerugian Perekonomian Negara

Nasional
Rapat dengan Kepala Otorita, Anggota DPR Pertanyakan Sumber Biaya Pembangunan IKN

Rapat dengan Kepala Otorita, Anggota DPR Pertanyakan Sumber Biaya Pembangunan IKN

Nasional
KPU Pastikan Alokasi Kursi Dapil DPR Tak Berubah dari 2019

KPU Pastikan Alokasi Kursi Dapil DPR Tak Berubah dari 2019

Nasional
Beri Kuliah Umum di AAL, Wapres Minta Taruna Rendah Hati hingga Tingkatkan Wawasan

Beri Kuliah Umum di AAL, Wapres Minta Taruna Rendah Hati hingga Tingkatkan Wawasan

Nasional
Kodal Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI Beralih ke Divisi 2 Kostrad, Panglima Yudo Tekankan Sinergi 3 Matra

Kodal Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI Beralih ke Divisi 2 Kostrad, Panglima Yudo Tekankan Sinergi 3 Matra

Nasional
Hakim MK Dilaporkan ke Polisi, Mahfud Sebut Pemeriksaan Tak Perlu Izin Presiden

Hakim MK Dilaporkan ke Polisi, Mahfud Sebut Pemeriksaan Tak Perlu Izin Presiden

Nasional
Ucapan Luhut soal OTT Dibahas Jokowi, Mahfud: Seakan-akan Pemerintah Nggak Mau OTT

Ucapan Luhut soal OTT Dibahas Jokowi, Mahfud: Seakan-akan Pemerintah Nggak Mau OTT

Nasional
Cak Imin Mau Dekati Golkar Gabung Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Kita Terbuka

Cak Imin Mau Dekati Golkar Gabung Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Kita Terbuka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.