Kejaksaan Mengaku Sulit Mengusut Pelanggaran Petrus

JAKARTA, KOMPAS.com — Kejaksaan Agung mengaku akan sulit menangani kasus penembakan misterius (petrus) yang terjadi pada 1982-1985. Petrus dianggap masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat oleh Komisi Nasional HAM dan belum ditemukan landasan hukumnya.

"Yang namanya penegakkan hukum itu mengacu pada aturan hukum yang ada. Penegakkan masalah-masalah HAM itu, kita harus berdasar undang-undang tentang pengadilan HAM. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000," ujar Wakil Jaksa Agung, Darmono, di gedung Kejaksaan Agung, Rabu (25/7/2012).

Menurut Darmono, berdasarkan UU No 26/2000, perkara yang bisa dilakukan penyelesaian secara retroaktif hanya perkara Timor Timur dan Tanjung Priok.

"Sehingga kita akan sulit sekali untuk mencari landasan hukum penyelesaian perkara itu," terang Darmono.

Menurut Darmono, meskipun hal tersebut telah direkomendasikan oleh Komnas HAM, ia harus mengikuti peraturan hukum yang ada.

"Kita harus berdasarkan pada peraturan hukum yang ada, undang-undangnya. Landasan hukum untuk menyelesaikan perkara HAM itu harus mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2000 itu," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Komnas HAM melalui tim Ad Hoc melakukan penyelidikan pelanggaran HAM berat. Terkait peristiwa petrus, Komnas HAM merekomendasikan dua hal pada pemerintah terkait. Dua hal tersebut adalah meminta Jaksa Agung menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM dengan penyidikan sesuai ketentuan KUHAP dan UU No 26/2000 tentang pengadilan HAM. Selain itu, Presiden dan DPR diminta mempercepat proses hukum dengan memberlakukan asas retroaktif yang diatur dalam Pasal 43 UU No 26/2000 tentang pengadilan HAM.