KPK, Jangan Berhenti pada Anak Tangga Pertama!

JAKARTA, KOMPAS.com — Cukupkah penetapan Dedy Kusdinar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang? Jawabannya tentu tidak. Publik berharap, Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menyasar "ikan" yang lebih besar yang bertanggung jawab terhadap proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang yang diduga dikorupsi itu.

Peneliti Bidang Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun, mengatakan, KPK baru masuk level paling bawah dalam kasus ini. Dedy Kusdinar yang menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK) tentunya bukan pengambil kebijakan dalam rantai pengadaan barang dan jasa proyek Hambalang.

"DK (Dedy Kusdinar) masih masuk di wilayah pelaksana, teknis," kata Tama saat dihubungi, Jumat (20/7/2012).

Selaku PPK, Dedy yang kini menjabat Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga itu diduga menyalahgunakan kewenangannya sehingga merugikan keuangan negara atau menguntungkan pihak lain. Informasinya, Dedy diduga hanya berperan dalam pencairan anggaran Hambalang pada termin pertama, sekitar Rp 200 miliar.

Adapun proyek Hambalang dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak (multiyears) 2010 sampai 2012, yang anggarannya terbagi dalam tiga termin. Total anggaran Hambalang diduga mencapai Rp 2,5 triliun.

"Kalau saya meminjam istilah anak tangga yang diutarakan BW (Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto), maka KPK harus masuk ke 'anak tangga' selanjutnya," ungkap Tama.

Lantas, harus mengarah ke mana KPK selanjutnya? Secara struktural, sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) atau pemimpin proyek, Dedy menjadi bawahan Menpora Andi Mallarangeng selaku kuasa pemegang anggaran.

Tama mengatakan, penting untuk mendorong Dedy agar menjadi justice collaborator atau pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum dalam membongkar keterlibatan pihak lain yang lebih besar. Jika dilihat konstruksi pasal yang disangkakan KPK ke Dedy, katanya, KPK membuka peluang adanya tersangka lain.

"Ada Pasal 2, 3 juncto Pasal 55, berarti akan membuka peluang tersangka lainnya," ucap Tama.

KPK menjerat Dedy dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Menurut Tama, Pasal 2 dan 3 berbicara soal penyalahgunaan kewenangan, kerugian negara, dan pihak yang diuntungkan. Kemudian juncto Pasal 55 KUHP menunjukkan kalau perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama atau beserta pihak lain.