Kompas.com - 20/07/2012, 09:48 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Cukupkah penetapan Dedy Kusdinar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang? Jawabannya tentu tidak. Publik berharap, Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menyasar "ikan" yang lebih besar yang bertanggung jawab terhadap proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang yang diduga dikorupsi itu.

Peneliti Bidang Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun, mengatakan, KPK baru masuk level paling bawah dalam kasus ini. Dedy Kusdinar yang menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK) tentunya bukan pengambil kebijakan dalam rantai pengadaan barang dan jasa proyek Hambalang.

"DK (Dedy Kusdinar) masih masuk di wilayah pelaksana, teknis," kata Tama saat dihubungi, Jumat (20/7/2012).

Selaku PPK, Dedy yang kini menjabat Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga itu diduga menyalahgunakan kewenangannya sehingga merugikan keuangan negara atau menguntungkan pihak lain. Informasinya, Dedy diduga hanya berperan dalam pencairan anggaran Hambalang pada termin pertama, sekitar Rp 200 miliar.

Adapun proyek Hambalang dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak (multiyears) 2010 sampai 2012, yang anggarannya terbagi dalam tiga termin. Total anggaran Hambalang diduga mencapai Rp 2,5 triliun.

"Kalau saya meminjam istilah anak tangga yang diutarakan BW (Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto), maka KPK harus masuk ke 'anak tangga' selanjutnya," ungkap Tama.

Lantas, harus mengarah ke mana KPK selanjutnya? Secara struktural, sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) atau pemimpin proyek, Dedy menjadi bawahan Menpora Andi Mallarangeng selaku kuasa pemegang anggaran.

Tama mengatakan, penting untuk mendorong Dedy agar menjadi justice collaborator atau pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum dalam membongkar keterlibatan pihak lain yang lebih besar. Jika dilihat konstruksi pasal yang disangkakan KPK ke Dedy, katanya, KPK membuka peluang adanya tersangka lain.

"Ada Pasal 2, 3 juncto Pasal 55, berarti akan membuka peluang tersangka lainnya," ucap Tama.

KPK menjerat Dedy dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Menurut Tama, Pasal 2 dan 3 berbicara soal penyalahgunaan kewenangan, kerugian negara, dan pihak yang diuntungkan. Kemudian juncto Pasal 55 KUHP menunjukkan kalau perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama atau beserta pihak lain.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bentuk Kerja Sama Antara Eksekutif dan Legislatif

Bentuk Kerja Sama Antara Eksekutif dan Legislatif

Nasional
Tanggal 13 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 13 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Mendag dan Mentan Beda Pendapat soal Harga Mi Instan, Anggota DPR: Jangan Buat Panik Masyarakat

Mendag dan Mentan Beda Pendapat soal Harga Mi Instan, Anggota DPR: Jangan Buat Panik Masyarakat

Nasional
Dukung Ratu Kalinyamat Dapat Gelar Nasional, Megawati Ingatkan Indonesia Punya Banyak Perempuan Pemberani

Dukung Ratu Kalinyamat Dapat Gelar Nasional, Megawati Ingatkan Indonesia Punya Banyak Perempuan Pemberani

Nasional
Eks Pejabat Adhi Karya Divonis Lebih Berat dari Tuntutan, Hakim: Terdakwa Tak Akui Perbuatannya

Eks Pejabat Adhi Karya Divonis Lebih Berat dari Tuntutan, Hakim: Terdakwa Tak Akui Perbuatannya

Nasional
KemenPPPA Harap Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pemerkosaan dan Penyekapan di Pati

KemenPPPA Harap Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pemerkosaan dan Penyekapan di Pati

Nasional
KPK Laporkan Telah Selamatkan Aset Negara Senilai Rp 26,16 Triliun Pada Semester Pertama 2022

KPK Laporkan Telah Selamatkan Aset Negara Senilai Rp 26,16 Triliun Pada Semester Pertama 2022

Nasional
Megawati Sebut Indonesia Bagian Timur Bakal Lepas jika Pancasila Diganti

Megawati Sebut Indonesia Bagian Timur Bakal Lepas jika Pancasila Diganti

Nasional
Polri: Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Sambo Akan Terbuka di Persidangan

Polri: Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Sambo Akan Terbuka di Persidangan

Nasional
Beredar Kabar Ada OTT KPK di DPR, Ini Penjelasan Sekjen

Beredar Kabar Ada OTT KPK di DPR, Ini Penjelasan Sekjen

Nasional
Buntut Pembunuhan Brigadir J, 6 Polisi Diamankan di Mako Brimob, 6 di Mabes Polri

Buntut Pembunuhan Brigadir J, 6 Polisi Diamankan di Mako Brimob, 6 di Mabes Polri

Nasional
Letjen Maruli Simanjuntak Lepas 450 Prajurit “Pasukan Tengkorak” Kostrad ke Papua

Letjen Maruli Simanjuntak Lepas 450 Prajurit “Pasukan Tengkorak” Kostrad ke Papua

Nasional
UPDATE 11 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,63 Persen, Booster 24,81 Persen

UPDATE 11 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,63 Persen, Booster 24,81 Persen

Nasional
KPK Akan Cek Perkembangan Kasus TPPU Setya Novanto di Polri

KPK Akan Cek Perkembangan Kasus TPPU Setya Novanto di Polri

Nasional
Timsus Bersyukur Ferdy Sambo Mau Ungkap Motif Bunuh Brigadir J

Timsus Bersyukur Ferdy Sambo Mau Ungkap Motif Bunuh Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.