Bupati Buol Ditangkap KPK

Kompas.com - 06/07/2012, 09:15 WIB
Penulis Khaerudin
|
EditorRusdi Amral

JAKARTA, KOMPAS.com — Bupati Buol Amran Batalipu akhirnya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (6/7/2012) di Buol, Sulawesi Tengah. Untuk mengamankan penangkapan terhadap Amran, tim KPK didukung langsung oleh tim dari Markas Komando Brigade Mobil Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Tim KPK telah berada di Buol sejak Kamis. Mereka rencananya akan menyerahkan langsung surat pemanggilan terhadap Amran sebagai tersangka suap. "Bupati Buol sudah tertangkap," kata salah seorang pejabat di KPK kepada Kompas, Jumat pagi ini.

Tadi malam salah seorang penyidik juga mengatakan, KPK langsung melayangkan surat pemanggilan kepada Amran sebagai tersangka. "Bila dia berulah, akan langsung kami tangkap," ujarnya.

Untuk itulah, KPK membawa dukungan pasukan dari Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Dukungan pasukan ini diperlukan, mengingat penangkapan pertama terhadap Bupati Buol pada 26 Juni lalu sempat gagal. Bahkan, ada anggota tim KPK yang mencegat Amran dengan menggunakan sepeda motor beberapa saat setelah dia menerima suap justru ditabrak mobil yang ditumpangi Bupati Buol tersebut.

Saat itu, KPK tak bisa berbuat banyak karena tak membawa pasukan yang cukup. Bahkan, ketika tim KPK mengejar hingga ke rumah dinas bupati, akhirnya KPK mengurungkan niat menangkap Amran setelah melihat banyak pendukungnya membawa senjata tajam. KPK menghindari terjadinya bentrokan dan jatuhnya korban tak bersalah hanya untuk menangkap Bupati Buol.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang dikonfirmasi mengenai penangkapan tersebut hanya mengatakan, "Mudah-mudahan Jumat ini semuanya (penangkapan Amran) bisa berlangsung lancar."

Rencananya, Amran akan langsung diterbangkan ke Jakarta. Amran dituding menerima suap dari Yani Anshori dan Gondo Sudjono, petinggi PT Hardaya Inti Plantation, perusahaan yang disebut-sebut dimiliki pengusaha Hartati Murdaya Poo. KPK telah meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah Hartati bepergian ke luar negeri. Bahkan, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut juga rencananya akan segera dipanggil KPK untuk diperiksa.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

    Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

    Nasional
    Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

    Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

    Nasional
    85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

    85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

    Nasional
    Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

    Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

    Nasional
    Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

    Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

    Nasional
    Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

    Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

    Nasional
    Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

    Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

    Nasional
    Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

    Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

    Nasional
    Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

    Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

    Nasional
    BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

    BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

    Nasional
    Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

    Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

    Nasional
    KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

    KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

    Nasional
    Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

    Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

    Nasional
    Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

    Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

    Nasional
    Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

    Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X