Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Renovasi Toilet karena Banyak Anggota DPR Mengeluh

Kompas.com - 04/01/2012, 11:58 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana renovasi toilet di Gedung Nusantara I Dewan Perwakilan Rakyat muncul setelah para anggota DPR mengeluh kondisi toilet. Mereka meminta toilet segera diperbaiki.

"Ada dari anggota minta secepatnya untuk toilet (diperbaiki). Surat itu banyak," kata Soemirat, Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal DPR, ketika ditemui di ruang kerjanya di Kompleks DPR, Rabu (4/1/2012).

Soemirat ditanya mengenai alokasi dana hingga Rp 2 miliar untuk renovasi toilet di Gedung Nusantara I pada tahun 2012.

Soemirat mengatakan, setelah dicek, kondisi toilet di beberapa lantai memang tak sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. UU itu mengatur syarat-syarat teknis terkait keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

"Sekarang yang jadi permasalahan yaitu tingkat kebersihan. Dari segi kesehatan, bau. Itu dipakai untuk umum juga. Padahal, faktor kesehatan harus ditekankan," kata Soemirat.

Dikatakan Soemirat, toilet di Gedung Nusantara I belum pernah direnovasi sejak gedung itu dibangun 17 tahun lalu. Selama ini, kata dia, hanya dilakukan pemeliharaan berupa pergantian keran yang bocor, keramik, dan lainnya.

Soemirat menambahkan, pihaknya akan terlebih dulu mendata toilet yang perlu diperbaiki. Dari situ, kata dia, akan terlihat berapa dana yang dibutuhkan. Di Gedung Nusantara I, ada 23 lantai tempat anggota DPR berkantor. Di setiap lantai ada 10 unit toilet.

"Kita harapkan bisa semua toilet (diperbaiki). Tapi kalau tidak cukup, sebagian kecil (toilet yang belum direnovasi) bisa dianggarkan berikutnya," pungkasnya.

Tjahjo Kumolo, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengatakan, renovasi toilet sebagai pendukung kinerja. "Yang wajar perencanaan renovasinya. Yang penting ruang kerja cukup nikmat buat kerja dan menerima konstituen serta sarana toilet cukup sekadarnya, tidak perlu mewah," kata Tjahjo melalui pesan singkat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

    Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

    Nasional
    Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

    Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

    Nasional
    Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

    Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

    Nasional
    Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

    Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

    Nasional
    Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

    Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

    Nasional
    Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

    Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

    Nasional
    Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

    Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

    Nasional
    PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

    PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

    Nasional
    Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

    Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

    Nasional
    Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

    Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

    Nasional
    Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

    Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

    Nasional
    Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

    Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

    Nasional
    Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

    Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

    Nasional
    Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

    Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

    Nasional
    Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

    Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com