Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MK: Jabatan Busyro 4 Tahun

Kompas.com - 20/06/2011, 11:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi memutuskan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqqodas tetap menjadi pimpinan lembaga antikorupsi itu hingga tiga tahun ke depan. Hal ini disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD saat membacakan putusan Proses Pengujian Pasal 34, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (20/6/2011).

Pasal tersebut terkait masa jabatan pimpinan KPK yang memasuki tahapan akhir. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dari para pemohon pengujian pasal ini, yaitu uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 terkait masa jabatan pimpinan KPK Busyro Muqoddas. Uji material diajukan kelompok penggiat antikorupsi, yaitu Indonesia Corruption Watch (ICW), Ardisal (LBH Padang), Zaenal Arifin Mochtar (dosen FH UGM), Feri Amsari (dosen FH Universitas Andalas), Teten Masduki (Sekjen TII).

"Amar putusan mengadili menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ucap Mahfud saat membacakan putusan dari Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa pertimbangan, di antaranya menimbang bahwa Busyro telah dipilih dengan seleksi yang ketat sama dengan empat unsur pimpinan KPK lainnya pada pemilihan 2007. Oleh karena itu, ia berhak menjabat empat tahun seperti pimpinan KPK lainnya sesuai dengan Pasal 34 tersebut.

Selain itu, juga dipertimbangkan efektivitas kerja Busyro jika hanya diberikan kesempatan satu tahun. Menurut MK, Busyro harus bekerja maksimal, yaitu dengan menjalani masa empat tahun sebagai pimpinan KPK. Dibuatnya keputusan ini, maka Busyro, tak perlu lagi mengikuti rangkaian proses sejak awal yang dilaksana Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Pansel KPK).

Selain itu, Pansel dapat mencari empat pengganti pimpinan KPK lainnya, dengan memilih 8 orang terbaik dan terpilih untuk diseleksi ketat. "Kami berharap dengan penguatan posisi Pak Busyro, berarti kinerja untuk pemberantasan korupsi semakin kuat dan segera menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang belum terselesaikan. Jadi, Pak Busyro tidak perlu lagi mendaftar Pansel KPK dan tetap menjabat sampai dengan empat tahun," ujar kuasa hukum pemohon, Alvon Kurnia Palma dari YLBHI.

Pansel KPK selama ini menunggu keputusan MK terkait proses uji undang-undang tersebut. Hari ini merupakan hari terakhir pendaftaran bakal calon pimpinan KPK. Sebelumnya, Busyro mengganti Ketua KPK terdahulu Antasari Azhar. Jika disesuaikan dengan masa jabatan Antasari, Busyro hanya menduduki posisi tersebut selama satu tahun dan berakhir pada Desember 2011.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com