Demokrat Pastikan Nazaruddin Pulang

Kompas.com - 28/05/2011, 13:27 WIB
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat memastikan salah satu kadernya, yakni Muhammad Nazaruddin, akan kembali ke Indonesia untuk memenuhi pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Hinca Panjaitan seusai mengikuti diskusi bertajuk "Bola Panas Nazaruddin" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (28/5/2011).

"Kemarin, kan, sudah banyak diberitakan di media massa. Dia bilang, kalau dipanggil KPK, dia akan kembali dari Singapura, tetapi dia tidak memastikan tanggal berapa," ujar Hinca yang juga pernah menjabat Ketua Komisi Disiplin PSSI.

Hinca mengakui, sampai saat ini pihaknya belum mendapat konfirmasi langsung mengenai kepulangan anggota Komisi VII DPR itu. Ia menerima pemberitaan mengenai kepulangan tersebut dari rekan fraksi Nazaruddin di DPR. Lewat pembicaraan via telepon, Nazaruddin yang mengklaim ke Singapura untuk berobat itu mengaku akan menghormati proses hukum.

"Kami yakin betul dia kembali karena dia warga negara dan sebagai kader Demokrat yang baik dan tahu kewajiban terhadap hukum," ujar Hinca.

Ketika ditanya apakah Nazaruddin tidak memedulikan pemanggilan KPK, Hinca menegaskan, partainya tidak akan menghalangi proses hukum mengenai hal tersebut. Ia mempersilakan KPK memeriksa Nazaruddin, termasuk pemberian sanksi apabila yang bersangkutan mangkir dari proses hukum.

"Kita serahkan semua ini kepada penegakan hukum karena dari partai kemarin keputusannya sudah cukup jelas lewat Badan Kehormatan. Kita akan dorong dan kita hormati proses penegakan hukum yang sedang berlangsung sekarang," pungkasnya.

KPK berencana memanggil Nazaruddin terkait kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Namun, beberapa waktu lalu tersiar kabar bahwa politisi Partai Demokrat itu berada di Singapura untuk berobat. Anggota Komisi VII DPR itu pergi sehari sebelum Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan surat cegah untuk Nazaruddin per 24 Mei 2011. Surat cegah atas Nazaruddin diterbitkan atas permintaan KPK.

Selain Nazaruddin, KPK meminta Dirjen Keimigrasian mencegah tiga tersangka kasus tersebut, yakni Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, mantan Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer Marketing PT Duta Graha Indah Mohamad El Idris. Juga mencegah dua petinggi PT DGI, yakni Direktur Utama PT DGI Dudung Purwadi dan Direktur Keuangan PT DGI Laurensius Khasanto.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Nasional
    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Nasional
    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    Nasional
    Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

    Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

    Nasional
    Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

    Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

    Nasional
    Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

    Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

    Nasional
    Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

    Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

    Nasional
    Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

    Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

    Nasional
    BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

    BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

    Nasional
    Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

    Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

    Nasional
    Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

    Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

    Nasional
    Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

    Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

    Nasional
    Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

    Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

    Nasional
    Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

    Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

    Nasional
    Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

    Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X