Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politik Pencitraan SBY Gagal

Kompas.com - 24/04/2011, 15:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ahli psikologi sosial politik, Abdul Malik Gismar, menilai publik sudah tidak lagi termakan dengan politik pencitraan yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, isu kebohongan publik yang sempat disematkan para tokoh lintas agama kepada pemerintahan SBY juga turut menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Berdasarkan survei yang dilakukan Institue for Strategic and Public Policy Research (Inspire), isu kebohongan publik, seperti perlindungan TKI, penanganan korupsi, mafia pajak, rekening gendut polisi, serta kasus Bank Century dan Sri Mulyani Indrawati, menunjukkan adanya ketidapercayaan masyarakat kepada SBY. Sebanyak 64,8 persen publik tidak percaya Presiden SBY telah melindungi TKI.

Dalam kasus Century dan Sri Mulyani, sebanyak 54,1 persen publik merasa SBY belum bersikap transparan. Sementara dalam hal pemberantasan korupsi, sebanyak 56,9 persen publik tidak percaya Presiden SBY telah bersungguh-sungguh. Presiden SBY juga dinilai belum menunjukkan kinerja optimal dalam membongkar mafia pajak (66,8 persen).

Demikian pula dalam kasus rekening gendut polisi di mana tingkat ketidakpercayaan publik mencapai 56,4 persen karena kasus ini tidak ada kelajutannya. Sementara itu, publik masih percaya kepada Presiden SBY untuk isu-isu makro yang lebih abstrak, seperti kebebasan beragama (68,5 persen) dan kebebasan pers (67,5 persen).

"Dari sini sudah terlihat politik pencitraan SBY gagal. Dari temuan ini sudah sangat jelas trennya menurun," ucap Abdul Malik Gismar, Minggu (24/4/2011) di Restoran Pulau Dua, Jakarta. Politik pencitraan itu gagal karena banyak isu kebohongan yang langsung mengena ke masyarakat sehingga masyarakat bisa menyimpulkan adanya ketidakberesan dalam pemerintah. "Sudah rapat tiap minggu, sudah ada inpres tetapi tidak ada konkretnya," ungkap Malik.

Faktor lain yang menyebabkan politik pencitraan SBY gagal juga diakibatkan karena personalitas dari SBY sendiri. "Gus Dur dikenal sebagai bapak pluralisme, Soekarno nasionalis, kalau SBY apa? Mungkin ada yang menyebutnya sebagai presiden wacana," tutur Malik.

Banyaknya rencana dan wacana dalam pemerintahan SBY inilah yang menjadi bomerang bagi kebesaran diri seorang presiden. "Ada faktor lain juga yakni adanya pemerintahan yang pincang," ungkap Malik.

Menurut dia, pemerintahan yang pincang ini terjadi lantaran tidak adanya eksekusi yang dilakukan pejabat-pejabat di bawah Presiden SBY. Adanya ketidaknyambungan visi, misi, dan komunikasi politik di antara lembaga eksekutif sehingga wacana-wacana itu tidak terwujud. Hal ini terlihat dalam survei Inspire, meski diterpa banyak isu tidak sedap, publik sebenarnya masih menilai kualitas kepemimpinan SBY baik (64,6 persen). Namun, tuntutan perlunya reshuffle tetap sangat tinggi, yakni sebanyak 61,1 persen  publik meyatakan perlu ada reshuffle.

"Ketidaknyambungan presiden dengan menteri-menterinya ini yang menarik. Ada masalah apa sebenarnya kan? Karena itu berpengaruh pada kinerja," kata Malik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com