Politik Pencitraan SBY Gagal

Kompas.com - 24/04/2011, 15:41 WIB
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Ahli psikologi sosial politik, Abdul Malik Gismar, menilai publik sudah tidak lagi termakan dengan politik pencitraan yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, isu kebohongan publik yang sempat disematkan para tokoh lintas agama kepada pemerintahan SBY juga turut menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Berdasarkan survei yang dilakukan Institue for Strategic and Public Policy Research (Inspire), isu kebohongan publik, seperti perlindungan TKI, penanganan korupsi, mafia pajak, rekening gendut polisi, serta kasus Bank Century dan Sri Mulyani Indrawati, menunjukkan adanya ketidapercayaan masyarakat kepada SBY. Sebanyak 64,8 persen publik tidak percaya Presiden SBY telah melindungi TKI.

Dalam kasus Century dan Sri Mulyani, sebanyak 54,1 persen publik merasa SBY belum bersikap transparan. Sementara dalam hal pemberantasan korupsi, sebanyak 56,9 persen publik tidak percaya Presiden SBY telah bersungguh-sungguh. Presiden SBY juga dinilai belum menunjukkan kinerja optimal dalam membongkar mafia pajak (66,8 persen).

Demikian pula dalam kasus rekening gendut polisi di mana tingkat ketidakpercayaan publik mencapai 56,4 persen karena kasus ini tidak ada kelajutannya. Sementara itu, publik masih percaya kepada Presiden SBY untuk isu-isu makro yang lebih abstrak, seperti kebebasan beragama (68,5 persen) dan kebebasan pers (67,5 persen).

"Dari sini sudah terlihat politik pencitraan SBY gagal. Dari temuan ini sudah sangat jelas trennya menurun," ucap Abdul Malik Gismar, Minggu (24/4/2011) di Restoran Pulau Dua, Jakarta. Politik pencitraan itu gagal karena banyak isu kebohongan yang langsung mengena ke masyarakat sehingga masyarakat bisa menyimpulkan adanya ketidakberesan dalam pemerintah. "Sudah rapat tiap minggu, sudah ada inpres tetapi tidak ada konkretnya," ungkap Malik.

Faktor lain yang menyebabkan politik pencitraan SBY gagal juga diakibatkan karena personalitas dari SBY sendiri. "Gus Dur dikenal sebagai bapak pluralisme, Soekarno nasionalis, kalau SBY apa? Mungkin ada yang menyebutnya sebagai presiden wacana," tutur Malik.

Banyaknya rencana dan wacana dalam pemerintahan SBY inilah yang menjadi bomerang bagi kebesaran diri seorang presiden. "Ada faktor lain juga yakni adanya pemerintahan yang pincang," ungkap Malik.

Menurut dia, pemerintahan yang pincang ini terjadi lantaran tidak adanya eksekusi yang dilakukan pejabat-pejabat di bawah Presiden SBY. Adanya ketidaknyambungan visi, misi, dan komunikasi politik di antara lembaga eksekutif sehingga wacana-wacana itu tidak terwujud. Hal ini terlihat dalam survei Inspire, meski diterpa banyak isu tidak sedap, publik sebenarnya masih menilai kualitas kepemimpinan SBY baik (64,6 persen). Namun, tuntutan perlunya reshuffle tetap sangat tinggi, yakni sebanyak 61,1 persen  publik meyatakan perlu ada reshuffle.

"Ketidaknyambungan presiden dengan menteri-menterinya ini yang menarik. Ada masalah apa sebenarnya kan? Karena itu berpengaruh pada kinerja," kata Malik.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BKN Minta Instansi Perbarui Status bagi ASN yang Meninggal akibat Covid-19

BKN Minta Instansi Perbarui Status bagi ASN yang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Nasional
Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Nasional
Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Nasional
KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

Nasional
300 Polisi yang 'Rapid Test'-nya Positif Dikarantina 14 Hari

300 Polisi yang "Rapid Test"-nya Positif Dikarantina 14 Hari

Nasional
10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

Nasional
34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

Nasional
Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Nasional
Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Nasional
'Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik'

"Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik"

Nasional
Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Nasional
Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Nasional
Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X