Politik Pencitraan SBY Gagal

Kompas.com - 24/04/2011, 15:41 WIB
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Ahli psikologi sosial politik, Abdul Malik Gismar, menilai publik sudah tidak lagi termakan dengan politik pencitraan yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, isu kebohongan publik yang sempat disematkan para tokoh lintas agama kepada pemerintahan SBY juga turut menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Berdasarkan survei yang dilakukan Institue for Strategic and Public Policy Research (Inspire), isu kebohongan publik, seperti perlindungan TKI, penanganan korupsi, mafia pajak, rekening gendut polisi, serta kasus Bank Century dan Sri Mulyani Indrawati, menunjukkan adanya ketidapercayaan masyarakat kepada SBY. Sebanyak 64,8 persen publik tidak percaya Presiden SBY telah melindungi TKI.

Dalam kasus Century dan Sri Mulyani, sebanyak 54,1 persen publik merasa SBY belum bersikap transparan. Sementara dalam hal pemberantasan korupsi, sebanyak 56,9 persen publik tidak percaya Presiden SBY telah bersungguh-sungguh. Presiden SBY juga dinilai belum menunjukkan kinerja optimal dalam membongkar mafia pajak (66,8 persen).

Demikian pula dalam kasus rekening gendut polisi di mana tingkat ketidakpercayaan publik mencapai 56,4 persen karena kasus ini tidak ada kelajutannya. Sementara itu, publik masih percaya kepada Presiden SBY untuk isu-isu makro yang lebih abstrak, seperti kebebasan beragama (68,5 persen) dan kebebasan pers (67,5 persen).

"Dari sini sudah terlihat politik pencitraan SBY gagal. Dari temuan ini sudah sangat jelas trennya menurun," ucap Abdul Malik Gismar, Minggu (24/4/2011) di Restoran Pulau Dua, Jakarta. Politik pencitraan itu gagal karena banyak isu kebohongan yang langsung mengena ke masyarakat sehingga masyarakat bisa menyimpulkan adanya ketidakberesan dalam pemerintah. "Sudah rapat tiap minggu, sudah ada inpres tetapi tidak ada konkretnya," ungkap Malik.

Faktor lain yang menyebabkan politik pencitraan SBY gagal juga diakibatkan karena personalitas dari SBY sendiri. "Gus Dur dikenal sebagai bapak pluralisme, Soekarno nasionalis, kalau SBY apa? Mungkin ada yang menyebutnya sebagai presiden wacana," tutur Malik.

Banyaknya rencana dan wacana dalam pemerintahan SBY inilah yang menjadi bomerang bagi kebesaran diri seorang presiden. "Ada faktor lain juga yakni adanya pemerintahan yang pincang," ungkap Malik.

Menurut dia, pemerintahan yang pincang ini terjadi lantaran tidak adanya eksekusi yang dilakukan pejabat-pejabat di bawah Presiden SBY. Adanya ketidaknyambungan visi, misi, dan komunikasi politik di antara lembaga eksekutif sehingga wacana-wacana itu tidak terwujud. Hal ini terlihat dalam survei Inspire, meski diterpa banyak isu tidak sedap, publik sebenarnya masih menilai kualitas kepemimpinan SBY baik (64,6 persen). Namun, tuntutan perlunya reshuffle tetap sangat tinggi, yakni sebanyak 61,1 persen  publik meyatakan perlu ada reshuffle.

"Ketidaknyambungan presiden dengan menteri-menterinya ini yang menarik. Ada masalah apa sebenarnya kan? Karena itu berpengaruh pada kinerja," kata Malik.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Nasional
Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Nasional
Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Nasional
PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

Nasional
Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Nasional
Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Nasional
Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Nasional
Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Nasional
Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Nasional
BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

Nasional
Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Nasional
Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Nasional
Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Nasional
Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Nasional
Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X