Politik Pencitraan SBY Gagal

Kompas.com - 24/04/2011, 15:41 WIB
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Ahli psikologi sosial politik, Abdul Malik Gismar, menilai publik sudah tidak lagi termakan dengan politik pencitraan yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, isu kebohongan publik yang sempat disematkan para tokoh lintas agama kepada pemerintahan SBY juga turut menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Berdasarkan survei yang dilakukan Institue for Strategic and Public Policy Research (Inspire), isu kebohongan publik, seperti perlindungan TKI, penanganan korupsi, mafia pajak, rekening gendut polisi, serta kasus Bank Century dan Sri Mulyani Indrawati, menunjukkan adanya ketidapercayaan masyarakat kepada SBY. Sebanyak 64,8 persen publik tidak percaya Presiden SBY telah melindungi TKI.

Dalam kasus Century dan Sri Mulyani, sebanyak 54,1 persen publik merasa SBY belum bersikap transparan. Sementara dalam hal pemberantasan korupsi, sebanyak 56,9 persen publik tidak percaya Presiden SBY telah bersungguh-sungguh. Presiden SBY juga dinilai belum menunjukkan kinerja optimal dalam membongkar mafia pajak (66,8 persen).

Demikian pula dalam kasus rekening gendut polisi di mana tingkat ketidakpercayaan publik mencapai 56,4 persen karena kasus ini tidak ada kelajutannya. Sementara itu, publik masih percaya kepada Presiden SBY untuk isu-isu makro yang lebih abstrak, seperti kebebasan beragama (68,5 persen) dan kebebasan pers (67,5 persen).

"Dari sini sudah terlihat politik pencitraan SBY gagal. Dari temuan ini sudah sangat jelas trennya menurun," ucap Abdul Malik Gismar, Minggu (24/4/2011) di Restoran Pulau Dua, Jakarta. Politik pencitraan itu gagal karena banyak isu kebohongan yang langsung mengena ke masyarakat sehingga masyarakat bisa menyimpulkan adanya ketidakberesan dalam pemerintah. "Sudah rapat tiap minggu, sudah ada inpres tetapi tidak ada konkretnya," ungkap Malik.

Faktor lain yang menyebabkan politik pencitraan SBY gagal juga diakibatkan karena personalitas dari SBY sendiri. "Gus Dur dikenal sebagai bapak pluralisme, Soekarno nasionalis, kalau SBY apa? Mungkin ada yang menyebutnya sebagai presiden wacana," tutur Malik.

Banyaknya rencana dan wacana dalam pemerintahan SBY inilah yang menjadi bomerang bagi kebesaran diri seorang presiden. "Ada faktor lain juga yakni adanya pemerintahan yang pincang," ungkap Malik.

Menurut dia, pemerintahan yang pincang ini terjadi lantaran tidak adanya eksekusi yang dilakukan pejabat-pejabat di bawah Presiden SBY. Adanya ketidaknyambungan visi, misi, dan komunikasi politik di antara lembaga eksekutif sehingga wacana-wacana itu tidak terwujud. Hal ini terlihat dalam survei Inspire, meski diterpa banyak isu tidak sedap, publik sebenarnya masih menilai kualitas kepemimpinan SBY baik (64,6 persen). Namun, tuntutan perlunya reshuffle tetap sangat tinggi, yakni sebanyak 61,1 persen  publik meyatakan perlu ada reshuffle.

"Ketidaknyambungan presiden dengan menteri-menterinya ini yang menarik. Ada masalah apa sebenarnya kan? Karena itu berpengaruh pada kinerja," kata Malik.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 10 April: Tambah 95, Total 42.443 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 10 April: Tambah 95, Total 42.443 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 111.137 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 10 April: Ada 111.137 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 10 April: Tambah 3.629 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.409.288

UPDATE 10 April: Tambah 3.629 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.409.288

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.562.868, Bertambah 4.723

UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.562.868, Bertambah 4.723

Nasional
Politisi PKS Sebut Kementerian Investasi Tak Dibutuhkan, Ini Alasannya

Politisi PKS Sebut Kementerian Investasi Tak Dibutuhkan, Ini Alasannya

Nasional
Survei IPO Sebut Program Bansos Tunai Tak Tepat Sasaran, KSP Sebut Jokowi Langsung Turun Mengecek

Survei IPO Sebut Program Bansos Tunai Tak Tepat Sasaran, KSP Sebut Jokowi Langsung Turun Mengecek

Nasional
56 Persen Masyarakat Puas terhadap Kinerja Jokowi, Politikus PKS: Ini Warning

56 Persen Masyarakat Puas terhadap Kinerja Jokowi, Politikus PKS: Ini Warning

Nasional
HUT Matakin Ke-98, Wapres Apresiasi Forum Dialog Antar-Agama

HUT Matakin Ke-98, Wapres Apresiasi Forum Dialog Antar-Agama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X