3 Spekulasi Insiden Cikeusik-Temanggung

Kompas.com - 09/02/2011, 22:25 WIB
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com — Rangkaian insiden Cikeusik, Pandenglang, Banten, dan amuk massa di Temanggung, Jawa Tengah, baru-baru ini, memunculkan tiga spekulasi penyebab terjadinya peristiwa tersebut.

Ada yang menyebutkan karena memang adanya kemarahan umat akibat penistaan agama, akan tetapi juga ada yang menyebutkan adanya kesengajaan untuk mendiskreditkan tokoh agama yang pernah menyatakan pemerintah berbohong, sehingga tokoh agama sebaiknya tidak mengurusi politik, akan tetapi mengurusi umat. Sedangkan spekulasi lainnya adalah adanya pihak-pihak yang mendompleng untuk mempercepat kejatuhan pemerintah dengan munculnya peristiwa tersebut.

Direktur Sekolah Pascasarjana Islam Negeri Jakarta, Azyumardi Azra, di Jakarta, menyatakan motif untuk mendiskreditkan para tokoh agama yang pernah mengeluarkan pernyataan kritisnya terkait kinerja pemerintah maupun motif dari pihak-pihak tertentu yang ingin menjatuhkan pemerintah dengan rangkaian insiden Cikeusik dan amuk massa di Temanggung, dinilai akan sia-sia dan tidak akan pernah berhasil.

Jika ada motif seperti itu justru dinilai sangat membahayakan dan menghancurkan kesatuan dan persatuan bangsa. Oleh sebab itu, Azyumardi, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (9/2/2011), berharap Kepolisian Negara RI untuk segera mengungkapkan secara tuntas motif dan latar belakang rangkaian peristiwa tersebut.

"Kalau dilihat dari peristiwa dan informasi sebelumnya yang diketahui oleh aparat, seharusnya rangkaian peristiwa itu tidak perlu terjadi di Cikeusik, Pandenglang, Banten, dan Temanggung, Jawa Tengah. Oleh sebab itu, harus dicari tahu sungguh-sungguh apa sebenarnya yang terjadi," ungkap Azyumardi.

Menurut Azyumardi, masyarakat selama ini sudah cukup dewasa dan mengetahui serta merasakan apa yang menjadi persoalan sehari-hari di bidang sosial dan ekonomi. "Kedua motif tersebut jika dikedepankan justru akan mempercepat eskalasi politik mengingat persoalan sosial ekonomi yang saat ini membebani masyarakat," lanjut Azyumardi.

Azyumardi menambahkan, jika ternyata dua motif itu benar, Indonesia semakin dekat dengan apa yang disebut kegagalan pemerintah mengelola negara.

Pemerintah tak hadir

Sementara, menurut mantan Rektor Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Sofian Effendi, pihaknya tidak menyoroti motif dari peristiwa tersebut. "Biarlah Polri yang mengungkap motif dan latar belakangnya. Bagi saya, peristiwa kemarin tidak ada hubungannya dengan konflik antar-agama. Mungkin yang paling utama adalah faktor tidak dirasakannya kehadiran pemerintah yang mengelola negara ini untuk melindungi dan mencegah terjadi aksi-aksi kekerasan," katanya.

Sofian mengakui, jika perasaan masyarakat semakin tinggi akan ketidakhadiran pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat, maka benar seperti yang dikhawatirkan masyarakat bisa terjadinya kegagalan negara.

Seusai melapor kepada Wakil Presiden Boediono, Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal Timur Pradopo yang ditanya pers soal kemungkinan motif di balik insiden Cikeusik dan amuk massa di Temanggung untuk mendiskreditkan para tokoh agama dan motif pihak-pihak tertentu yang ingin mendompleng untuk mempercepat jatuhnya pemerintah, Timur tidak menjawab.

"Sekali lagi, langkah pengungkapan yang dilakukan Polri akan didasarkan pada fakta hukum yang akan dikembangkan dari hasil penyelidikan dan penyidikan," kata Kapolri.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

    UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

    Nasional
    Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

    Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

    Nasional
    Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

    Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

    Nasional
    Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

    Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

    Nasional
    Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

    Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

    Nasional
    Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

    Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

    Nasional
    Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

    Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

    Nasional
    Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

    Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

    Nasional
    Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

    Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

    Nasional
    Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

    Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

    Nasional
    Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

    Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

    Nasional
    UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

    UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

    Nasional
    Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

    Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

    Nasional
    Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

    Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

    Nasional
    Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

    Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X