Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3 Spekulasi Insiden Cikeusik-Temanggung

Kompas.com - 09/02/2011, 22:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Rangkaian insiden Cikeusik, Pandenglang, Banten, dan amuk massa di Temanggung, Jawa Tengah, baru-baru ini, memunculkan tiga spekulasi penyebab terjadinya peristiwa tersebut.

Ada yang menyebutkan karena memang adanya kemarahan umat akibat penistaan agama, akan tetapi juga ada yang menyebutkan adanya kesengajaan untuk mendiskreditkan tokoh agama yang pernah menyatakan pemerintah berbohong, sehingga tokoh agama sebaiknya tidak mengurusi politik, akan tetapi mengurusi umat. Sedangkan spekulasi lainnya adalah adanya pihak-pihak yang mendompleng untuk mempercepat kejatuhan pemerintah dengan munculnya peristiwa tersebut.

Direktur Sekolah Pascasarjana Islam Negeri Jakarta, Azyumardi Azra, di Jakarta, menyatakan motif untuk mendiskreditkan para tokoh agama yang pernah mengeluarkan pernyataan kritisnya terkait kinerja pemerintah maupun motif dari pihak-pihak tertentu yang ingin menjatuhkan pemerintah dengan rangkaian insiden Cikeusik dan amuk massa di Temanggung, dinilai akan sia-sia dan tidak akan pernah berhasil.

Jika ada motif seperti itu justru dinilai sangat membahayakan dan menghancurkan kesatuan dan persatuan bangsa. Oleh sebab itu, Azyumardi, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (9/2/2011), berharap Kepolisian Negara RI untuk segera mengungkapkan secara tuntas motif dan latar belakang rangkaian peristiwa tersebut.

"Kalau dilihat dari peristiwa dan informasi sebelumnya yang diketahui oleh aparat, seharusnya rangkaian peristiwa itu tidak perlu terjadi di Cikeusik, Pandenglang, Banten, dan Temanggung, Jawa Tengah. Oleh sebab itu, harus dicari tahu sungguh-sungguh apa sebenarnya yang terjadi," ungkap Azyumardi.

Menurut Azyumardi, masyarakat selama ini sudah cukup dewasa dan mengetahui serta merasakan apa yang menjadi persoalan sehari-hari di bidang sosial dan ekonomi. "Kedua motif tersebut jika dikedepankan justru akan mempercepat eskalasi politik mengingat persoalan sosial ekonomi yang saat ini membebani masyarakat," lanjut Azyumardi.

Azyumardi menambahkan, jika ternyata dua motif itu benar, Indonesia semakin dekat dengan apa yang disebut kegagalan pemerintah mengelola negara.

Pemerintah tak hadir

Sementara, menurut mantan Rektor Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Sofian Effendi, pihaknya tidak menyoroti motif dari peristiwa tersebut. "Biarlah Polri yang mengungkap motif dan latar belakangnya. Bagi saya, peristiwa kemarin tidak ada hubungannya dengan konflik antar-agama. Mungkin yang paling utama adalah faktor tidak dirasakannya kehadiran pemerintah yang mengelola negara ini untuk melindungi dan mencegah terjadi aksi-aksi kekerasan," katanya.

Sofian mengakui, jika perasaan masyarakat semakin tinggi akan ketidakhadiran pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat, maka benar seperti yang dikhawatirkan masyarakat bisa terjadinya kegagalan negara.

Seusai melapor kepada Wakil Presiden Boediono, Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal Timur Pradopo yang ditanya pers soal kemungkinan motif di balik insiden Cikeusik dan amuk massa di Temanggung untuk mendiskreditkan para tokoh agama dan motif pihak-pihak tertentu yang ingin mendompleng untuk mempercepat jatuhnya pemerintah, Timur tidak menjawab.

"Sekali lagi, langkah pengungkapan yang dilakukan Polri akan didasarkan pada fakta hukum yang akan dikembangkan dari hasil penyelidikan dan penyidikan," kata Kapolri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

    Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

    Nasional
    Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

    Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

    Nasional
    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Nasional
    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    Nasional
    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

    Nasional
    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Nasional
    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

    Nasional
    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Nasional
    Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Nasional
    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

    Nasional
    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Nasional
    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Nasional
    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Nasional
    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Nasional
    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com