Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Pemerintahan Gagal, ITB Harus Tanggung Jawab

Kompas.com - 02/03/2009, 17:48 WIB

BANDUNG, SENIN — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Institut Teknologi Bandung (ITB) bisa dimintai pertanggungjawaban jika pemerintahan saat ini dinilai gagal. Sebab, saat ini, jabatan menteri di Kabinet Indonesia Bersatu mayoritas dipegang alumni-alumni ITB.

"Tujuh dari 32 menteri saat ini berasal dari ITB. Jadi, kalau negeri ini gagal, kita minta saja pertanggungjawaban ITB," ucap Kalla berkelakar dengan disambut tawa para tamu dan undangan yang hadir di peringatan Dies Natalis Ke-50 (Dies Emas) ITB, Senin (2/3) di Sasana Budaya Ganesha ITB.

Kalla yang berpidato seusai mendapat penghargaan tertinggi dari ITB dalam acara itu, yaitu Ganesa Prajamanggala Bakti Kencana, mengatakan, setidaknya ada dua posisi di jajaran kabinet yang tidak pernah absen diduduki alumni ITB. Masing-masing jabatan Menteri Perhubungan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Jadi, kalau transportasi masih macet, banyak kecelakaan, barangkali kurikulum-nya (di ITB) yang harus diperbaiki. Begitu juga, kalau saat ini produksi minyak terusan turun dan listrik sering padam. Mari kita jadikan ini evaluasi bersama buat kita semua," tuturnya.

Padahal, saat itu, hadir sejumlah menteri yang alumnus ITB, antara lain Hatta Rajasa, Jusman Safeii Djamal, Purnomo Yusgiantoro, dan Jero Wacik. Belum lagi para mantan menteri macam Laksamana Sukardi. Kiprah alumni ITB di pemerintahan, ucapnya, sangat besar. Bahkan, hingga ke luar dari latar belakang ilmu dan kompetensinya, misalnya bidang administrasi.

Namun, ia memberi pujian dan salut kepada ITB yang selama 90 tahun terakhir ini telah mengabdi kepada bangsa, "Dan, jangan lupa, dari enam presiden di negeri ini, dua di antaranya dari ITB (Soekarno dan Habibie)," ucapnya.

Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan keprihatinannya atas minimnya pemanfaatan sumber daya alam maupun manusia untuk pengembangan teknologi nasional. "Ada alumni ITB yang bekerja di perusahaan perminyakan di Alaska. Padahal, di sana suhunya sangat dingin, minus hingga 20 derajat celsius. Kenapa, sekarang ini justru kita mengundang (pihak) asing untuk manfaatkan SDA kita. Apa yang salah dengan negara ini?" gugatnya.

Mawas diri

Ditemui seusai perayaan dies, Rektor ITB Djoko Santoso mengakui, ucapan Kalla saat orasi ini bisa diartikan sebagai sebuah masukan. Tanggapan apa pun penting. "Nanti kami pakai ini untuk evaluasi diri, mengapa belum baik," tuturnya.

Menyinggung soal transportasi seperti yang dikritik secara jenaka oleh Kalla, ia mengatakan, tantangannya di negeri ini tidak mudah. Mengingat luasnya wilayah dan jumlah warga yang dilayani.

Ketua Majelis Wali Amanah ITB Haryanto Dhanutirto di dalam sambutannya mengajak seluruh elemen ITB, termasuk alumninya, untuk mawas diri.

"Marilah kita resapkan dalam diri masing-masing apakah yang telah dikerjakan ITB untuk bangsa dan negara sudah cukup baik. Ilmu dan teknologi yang kita kuasai harus mampu membantu pemerintah memecahkan persoalan yang dihadapi," tuturnya.

Secara umum, perayaan Dies Emas ITB ini berjalan lancar. Namun, dari rencana 33 nama yang akan diberi penghargaan khusus dari ITB, hanya 29 di antaranya yang telah resmi diumumkan ITB, kemarin. BJ Habibie, misalnya, tidak hadir.

Menurut Ketua Panitia Dies Emas ITB Boy Kombaitan, hal itu disebabkan Habibie berhalangan hadir karena tengah berada di luar negeri. Selama kegiatan berlangsung, areal kompleks ITB ditutup untuk umum, khususnya daerah Sabuga. Sempat terjadi unjuk rasa mahasiswa saat acara berlangsung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com