Jika Pemerintahan Gagal, ITB Harus Tanggung Jawab

Kompas.com - 02/03/2009, 17:48 WIB
Editor

BANDUNG, SENIN — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Institut Teknologi Bandung (ITB) bisa dimintai pertanggungjawaban jika pemerintahan saat ini dinilai gagal. Sebab, saat ini, jabatan menteri di Kabinet Indonesia Bersatu mayoritas dipegang alumni-alumni ITB.

"Tujuh dari 32 menteri saat ini berasal dari ITB. Jadi, kalau negeri ini gagal, kita minta saja pertanggungjawaban ITB," ucap Kalla berkelakar dengan disambut tawa para tamu dan undangan yang hadir di peringatan Dies Natalis Ke-50 (Dies Emas) ITB, Senin (2/3) di Sasana Budaya Ganesha ITB.

Kalla yang berpidato seusai mendapat penghargaan tertinggi dari ITB dalam acara itu, yaitu Ganesa Prajamanggala Bakti Kencana, mengatakan, setidaknya ada dua posisi di jajaran kabinet yang tidak pernah absen diduduki alumni ITB. Masing-masing jabatan Menteri Perhubungan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Jadi, kalau transportasi masih macet, banyak kecelakaan, barangkali kurikulum-nya (di ITB) yang harus diperbaiki. Begitu juga, kalau saat ini produksi minyak terusan turun dan listrik sering padam. Mari kita jadikan ini evaluasi bersama buat kita semua," tuturnya.

Padahal, saat itu, hadir sejumlah menteri yang alumnus ITB, antara lain Hatta Rajasa, Jusman Safeii Djamal, Purnomo Yusgiantoro, dan Jero Wacik. Belum lagi para mantan menteri macam Laksamana Sukardi. Kiprah alumni ITB di pemerintahan, ucapnya, sangat besar. Bahkan, hingga ke luar dari latar belakang ilmu dan kompetensinya, misalnya bidang administrasi.

Namun, ia memberi pujian dan salut kepada ITB yang selama 90 tahun terakhir ini telah mengabdi kepada bangsa, "Dan, jangan lupa, dari enam presiden di negeri ini, dua di antaranya dari ITB (Soekarno dan Habibie)," ucapnya.

Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan keprihatinannya atas minimnya pemanfaatan sumber daya alam maupun manusia untuk pengembangan teknologi nasional. "Ada alumni ITB yang bekerja di perusahaan perminyakan di Alaska. Padahal, di sana suhunya sangat dingin, minus hingga 20 derajat celsius. Kenapa, sekarang ini justru kita mengundang (pihak) asing untuk manfaatkan SDA kita. Apa yang salah dengan negara ini?" gugatnya.

Mawas diri

Ditemui seusai perayaan dies, Rektor ITB Djoko Santoso mengakui, ucapan Kalla saat orasi ini bisa diartikan sebagai sebuah masukan. Tanggapan apa pun penting. "Nanti kami pakai ini untuk evaluasi diri, mengapa belum baik," tuturnya.

Menyinggung soal transportasi seperti yang dikritik secara jenaka oleh Kalla, ia mengatakan, tantangannya di negeri ini tidak mudah. Mengingat luasnya wilayah dan jumlah warga yang dilayani.

Ketua Majelis Wali Amanah ITB Haryanto Dhanutirto di dalam sambutannya mengajak seluruh elemen ITB, termasuk alumninya, untuk mawas diri.

"Marilah kita resapkan dalam diri masing-masing apakah yang telah dikerjakan ITB untuk bangsa dan negara sudah cukup baik. Ilmu dan teknologi yang kita kuasai harus mampu membantu pemerintah memecahkan persoalan yang dihadapi," tuturnya.

Secara umum, perayaan Dies Emas ITB ini berjalan lancar. Namun, dari rencana 33 nama yang akan diberi penghargaan khusus dari ITB, hanya 29 di antaranya yang telah resmi diumumkan ITB, kemarin. BJ Habibie, misalnya, tidak hadir.

Menurut Ketua Panitia Dies Emas ITB Boy Kombaitan, hal itu disebabkan Habibie berhalangan hadir karena tengah berada di luar negeri. Selama kegiatan berlangsung, areal kompleks ITB ditutup untuk umum, khususnya daerah Sabuga. Sempat terjadi unjuk rasa mahasiswa saat acara berlangsung.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KRI Teluk Jakarta 541 Tenggelam di Dekat Pulau Kangean

KRI Teluk Jakarta 541 Tenggelam di Dekat Pulau Kangean

Nasional
Pemerintah Sebut Naik-Turunkan Masker ke Dagu Berisiko Besar Tularkan Virus

Pemerintah Sebut Naik-Turunkan Masker ke Dagu Berisiko Besar Tularkan Virus

Nasional
Polisi Periksa Saksi Ahli terkait Laporan BPK terhadap Benny Tjokro

Polisi Periksa Saksi Ahli terkait Laporan BPK terhadap Benny Tjokro

Nasional
Pemerintah: Upayakan Tidak Bicara, Makan, dan Minum di Kendaraan Umum

Pemerintah: Upayakan Tidak Bicara, Makan, dan Minum di Kendaraan Umum

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap Penyeleweng Ekspor Lobster, 73.200 Ekor Benih Disita

Bareskrim Polri Tangkap Penyeleweng Ekspor Lobster, 73.200 Ekor Benih Disita

Nasional
Perubahan Istilah OTG, ODP, PDP, dan Penjelasan Pemerintah

Perubahan Istilah OTG, ODP, PDP, dan Penjelasan Pemerintah

Nasional
Mau Efisiensi, Berapa Gaji Anggota BSANK yang Akan Dibubarkan Jokowi?

Mau Efisiensi, Berapa Gaji Anggota BSANK yang Akan Dibubarkan Jokowi?

Nasional
Mengenal BSANK, Lembaga yang Disebut Hendak Dibubarkan Jokowi

Mengenal BSANK, Lembaga yang Disebut Hendak Dibubarkan Jokowi

Nasional
Wacana Jokowi Bubarkan Lembaga Negara: Bocoran dan Alasannya

Wacana Jokowi Bubarkan Lembaga Negara: Bocoran dan Alasannya

Nasional
Kasus Covid-19 hingga 14 Juli: 78.572 Positif, 46.701 Orang Suspek, dan 6 Provinsi dengan Lebih dari 100 Kasus Baru

Kasus Covid-19 hingga 14 Juli: 78.572 Positif, 46.701 Orang Suspek, dan 6 Provinsi dengan Lebih dari 100 Kasus Baru

Nasional
Pro Kontra Ditunjuknya Menhan Prabowo Jadi Pemimpin Proyek Lumbung Pangan Nasional

Pro Kontra Ditunjuknya Menhan Prabowo Jadi Pemimpin Proyek Lumbung Pangan Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tiga Lembaga yang Akan Dibubarkan | Istilah Baru ODP, PDP dan OTG

[POPULER NASIONAL] Tiga Lembaga yang Akan Dibubarkan | Istilah Baru ODP, PDP dan OTG

Nasional
Dirjen imigrasi Duga Ada Orang Ditugaskan Menyamar Jadi Djoko Tjandra

Dirjen imigrasi Duga Ada Orang Ditugaskan Menyamar Jadi Djoko Tjandra

Nasional
Sidang Uji UU KPK Hasil Revisi, MK Panggil Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK

Sidang Uji UU KPK Hasil Revisi, MK Panggil Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK

Nasional
Keluarnya Buruh dari Tim Teknis Omnibus Law dan Ancaman Demo Besar

Keluarnya Buruh dari Tim Teknis Omnibus Law dan Ancaman Demo Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X