Salin Artikel

TPN Ganjar-Mahfud Sebut PT TMI Diisi Kroni Prabowo, Jubir Membantah

SEMARANG, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto menyebut PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) diisi oleh kroni calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Pernyataan itu Hasto sampaikan ketika mengkritik pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di era Prabowo selaku Menteri Pertahanan (Menhan).

Karena kedekatan itu, Hasto menduga terdapat penyalahgunaan wewenang oleh Prabowo.

"Pembetukan PT Teknologi Militer Indonesia diisi kroni-kroni beliau sehingga ada dugaan terhadap penyalahgunaan kewenangan dari Menhan," ujar Hasto saat ditemui awak media di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (17/12/2023).

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyoroti program pengadaan alutsista Prabowo yang menambah utang luar negeri.

Padahal, kata Hasto, masyarakat sedang menghadapi kenaikan harga kebutuhan barang pokok.

Oleh karena itu, Hasto menilai, program dan gaya kepemimpinan Prabowo bertentangan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan ini Hasto sampaikan sekaligus merespons pengakuan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang mengaku bingung dengan posisi Ganjar.

Sebab, Prabowo jelas menyatakan meneruskan program Jokowi sementara capres nomor urut 1 Anies Baswedan membawa narasi perubahan.

"Contohnya apa? Ketika rakyat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok Pak Prabowo malah menambah utang luar negeri untuk membeli alutsista," tutur Hasto.

Terkait hal ini, juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak membantah tudingan tersebut.

Ia mengeklaim, di awal masa kepemimpinan Prabowo di Kementerian Pertahanan, justru banyak menyelematkan keuangan negara.

"Justru, Pak Prabowo banyak menyelamatkan keuangan negara dari bancakan para mafia, di awal-awal kepemimpinan beliau di Kemhan," ujar Dahnil saat dihubungi Kompas.com.

Berdasarkan catatan Kompas.com, PT Teknologi Militer Indonesia pernah menjadi sorotan karena disebut terkait dengan tersebarnya dokumen Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Dalam Raperpres disebutkan, rencana modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) membutuhkan dana Rp 1.760 triliun dan bisa menggunakan skema utang asing.

Merujuk pada salinan akta perusahaan PT TMI yang diterima Kompas.com, perusahaan itu didirikan pada 14 Agustus 2020 dengan bentuk perseroan tertutup dan diisi oleh kolega Prabowo.

Pengurus dan pemilik saham adalah Glenny H Kairupan sebagai komisaris utama, Harsusanto sebagai direktur utama, Judi Magio Yusuf sebagai komisaris, Mundasir sebagai direktur, dan Nugroho Widyotomo sebagai komisaris.

Dikutip dari Kompas.id, Glenny dan Magio adalah teman seangkatan Prabowo di Akademi Militer yang juga aktif di Partai Gerindra, Harsusanto adalah mantan pimpinan PT PAL, sedangkan Nugroho adalah lulusan Akmil 1983 dan Mundasir lulusan Akmil 88A.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/17/22103711/tpn-ganjar-mahfud-sebut-pt-tmi-diisi-kroni-prabowo-jubir-membantah

Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke