Salin Artikel

KPK Dalami Aset Rafael di Yogyakarta: Jumlahnya Enggak Istimewa tapi Utangnya Istimewa

Di Yogyakarta, Rafael diketahui memiliki sebuah rumah mewah. Sementara di Minahasa Utara, Rafael memiliki dua buah perusahaan. 

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan pendalaman aset di Yogyakarta dilakukan dengan pola yang berbeda dari pemeriksaan perusahaan di Minahasa Utara yang berbentuk perumahan seluas 6,5 hektar.

Pahala menyebut nilai aset di Yogyakarta tidak besar namun memiliki utang 'istimewa'.

"Tambahan sedikit yang Jogja, juga kita sedang dalami LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara) dengan pola yang lain lagi jumlahnya enggak istimewa tapi utangnya kan istimewa," kata Pahala dalam konferensi pers di KPK, Rabu (1/3/2023).

Pahala menyebut, KPK juga telah bergerak memantau aset Rafael di Yogyakarta, termasuk rumah mewahnya yang menjadi sorotan media massa beberapa hari terakhir.

Namun, kata Pahala, pendalaman aset Rafael di Yogyakarta lebih rumit dibanding dua perusahaannya di Minahasa Utara.

Nantinya, KPK juga akan melakukan verifikasi lebih lanjut aset itu ke otoritas terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pahala yakin pihaknya akan menerbitkan surat tugas pemeriksaan aset Rafael di Yogyakarta dalam satu hingga dua hari ke depan.

“Itu masih jalan timnya, yang Jogja agak rumit sedikit dibandingkan yang Minahasa Utara,” kata Pahala.

Rafael dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait sumber harta kekayaannya di KPK yang dinilai tidak sesuai dengan profilnya pada hari ini.

Hartanya sebesar Rp 56,1 miliar yang tercantum dalam LHKPN dinilai tidak sesuai dengan profilnya sebagai aparatur sipil negara (ASN) eselon III.

Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rafael pada 2012.

Laporan hasil analisis (LHA) itu berisi transaksi Rafael yang telah terendus sejak 2003 silam.

“Kan periode transaksi yang dianalisis itu 2012 kebelakang,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dihubungi Kompas.com, Rabu (1/3/2023).

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/01/23073481/kpk-dalami-aset-rafael-di-yogyakarta-jumlahnya-enggak-istimewa-tapi-utangnya

Terkini Lainnya

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke