Koalisi Nasdem-PKS-Demokrat Batal Deklarasi 10 November, Bagaimana Langkah Anies Selanjutnya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, deklarasi koalisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) urung dilakukan bulan ini.

Adapun Partai Nasdem sempat mengusulkan deklarasi dilakukan pada 10 November 2022.

Akan tetapi, Willy menyampaikan, rencana itu batal karena PKS dan Partai Demokrat masih perlu melakukan konsolidasi internal.

“Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama. Karena memang satu, PKS akan rapat majelis syuro itu akhir tahun Desember,” ungkap Willy ditemui di Gedung DPR RI, Senin (7/11/2022).

Adapun rapat majelis syuro PKS disebut sebagai mekanisme internal untuk menentukan langkah politik terkait penentuan koalisi, termasuk keputusan pengusungan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

“Kedua Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dan kawan-kawan baru pulang sekitar 10 November,” sebutnya.

Sedangkan AHY diketahui sedang berada di Jerman selama dua pekan terakhir.

Namun demikian, Willy mengeklaim, tak ada gangguan soliditas antara ketiga parpol. Sebaliknya Nasdem-Demokrat-PKS disebutnya kian mesra.

“Setidak-tidaknya komitmen demi komitmen itu sudah semakin mengerucut, bagaimana kesepahaman tinggal dituangkan formal menjadi kesepakatan-kesepakatan bersama,” ucapnya.

Deklarasi tak dilakukan bersama

Lebih lanjut, Willy menjelaskan, kemungkinan ketiga parpol tidak akan mendeklarasikan diri bersama. Ketiga parpol ini, bakal melakukan deklarasi Koalisi Perubahan masing-masing.

Selain itu, proses deklarasi tak disertai dengan pengumuman penentuan cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai capres yang diusung Partai Nasdem.

“Mungkin belum (penentuan cawapres). Cawapres nanti sesuai dengan dinamika yang terjadi. Kita mencoba rasional, mencoba realistis, mencoba membuka diri secara lebih luas,” paparnya.

Willy menyebut pengumuman cawapres bakal menjadi salah satu strategi Koalisi Perubahan memenangkan Pilpres 2024.

“Bagaimana kemudian cawapres, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang kita bisa jadikan elemen of surprise,” ujarnya.

Langkah Anies terancam?

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, batalnya deklarasi Koalisi Perubahan 10 November mengindikasikan bahwa proses negosiasi yang belum rampung.

Akan tetapi, ia yakin ketiga parpol cenderung tetap bakal bekerja sama untuk memberi jalan Anies melenggang ke gelanggang pertarungan kursi RI-1.

Alasannya PKS-Nasdem-Demokrat telah menjual narasi yang sama untuk konstituennya.

“Sebab narasi perubahan merupakan basis narasi yang tepat untuk partai-partai oposisi, guna mengelola dan mengonsolidasikan basis pemilih loyal mereka,” terangnya.

Senada, pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia (IPI) Bawono Kumoro menilai PKS dan Demokrat bakal tetap bersama Partai Nasdem.

Ia melihat dua parpol oposisi pemerintah itu justru bakal mengalami banyak kerugian jika bergabung dengan koalisi lain seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), atau koalisi Gerindra-PKB.

“Demokrat maupun PKS tidak akan menjadi pemain utama di koalisi itu karena gabung belakangan setelah koalisi itu dibentuk,” kata Kumoro.

Sementara jika Koalisi Perubahan terbentuk dan memenangkan Pilpres 2024, maka PKS dan Demokrat mendapatkan jaminan kursi menteri.

“Keterlibatan mereka dalam koalisi perubahan ini apabila terbentuk mereka lah inisiator koalisi bersama Partai Nasdem,” ujarnya.