Salin Artikel

KPK Tangkap 7 Orang dalam OTT Rektor Unila Karomani

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani, Sabtu (20/8/2022) dini.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dalam OTT ini, KPK juga turut menangkap tujuh orang, termasuk di dalamnya adalah pejabat Unila.

Mereka ditangkap di dua wilayah, yakni Bandung, Jawa Barat dan Lampung.

“Tim KPK sejauh ini mengamankan sekitar 7 orang di Bandung dan Lampung. Termasuk rektor dan pejabat kampus dimaksud,” kata ali dalam pesan tertulisnya kepada Kompas.com, Sabtu (20/8/2022).

Ali mengatakan tujuh orang tersebut ditangkap karena diduga terlibat dalam suap terkait penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Unila.

Saat ini, mereka sudah berada di Gedung KPK guna menjalani pemeriksaan oleh tim penyelidik.

“Perkembangan lain akan disampaikan,” kata Ali.

Sementara itu, pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi (Kemendikbud Ristek) menyerahkan sepenuhnya perkara tersebut kepada KPK.

Plt Direktur Jenderal Pendidikan tinggi, RIset, dan Teknologi (Dirjen Dikti RIstek) Kemendikbud RIstek Nizam mengaku sedih mendengar kabar penangkapan tersebut.

“Astagfirullahaladzim. Saya pribadi sangat sedih dengan kejadian ini. Tidak menyangka rektor sampai kena OTT,” kata Nizam saat dihubungi Kompas.com.

Mengenai kepemimpinan birokrasi Unila, kata Nizam, pihaknya masih menunggu keputusan KPK.

“Kita tunggu penetapan statusnya oleh KPK dulu,” ujar Guru Besar Fakultas Teknik universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/20/13470761/kpk-tangkap-7-orang-dalam-ott-rektor-unila-karomani

Terkini Lainnya

Moeldoko Bantah Kepuasan Publik Naik Gara-gara Pemerintah Bagikan Bansos

Moeldoko Bantah Kepuasan Publik Naik Gara-gara Pemerintah Bagikan Bansos

Nasional
Litbang Kompas: Banyak Masyarakat Ekonomi Kelas Bawah Penerima Bansos Puas dengan Kinerja Jokowi

Litbang Kompas: Banyak Masyarakat Ekonomi Kelas Bawah Penerima Bansos Puas dengan Kinerja Jokowi

Nasional
Golkar Prioritaskan Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi Maju Pilkada Jateng 2024

Golkar Prioritaskan Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi Maju Pilkada Jateng 2024

Nasional
Golkar: Ridwan Kamil Bersedia Maju di Pilkada Jakarta karena Berasumsi Anies Tak Ikut Lagi

Golkar: Ridwan Kamil Bersedia Maju di Pilkada Jakarta karena Berasumsi Anies Tak Ikut Lagi

Nasional
'Golkar Punya Potensi Tunduk 95 Persen pada Jokowi'

"Golkar Punya Potensi Tunduk 95 Persen pada Jokowi"

Nasional
Sistem PDN Kominfo Gangguan, Semua Layanan Imigrasi Terdampak

Sistem PDN Kominfo Gangguan, Semua Layanan Imigrasi Terdampak

Nasional
Usulan Perpanjangan Usia Pensiun TNI Dianggap Tak Mendesak

Usulan Perpanjangan Usia Pensiun TNI Dianggap Tak Mendesak

Nasional
Mentan Bakal Budi Dayakan Tanaman Kratom jika Sudah Diregulasi

Mentan Bakal Budi Dayakan Tanaman Kratom jika Sudah Diregulasi

Nasional
Survei Litbang Kompas: Kepuasan terkait Kondisi Ekonomi Pemerintahan Jokowi Meningkat

Survei Litbang Kompas: Kepuasan terkait Kondisi Ekonomi Pemerintahan Jokowi Meningkat

Nasional
Prasetyo Edi Disebut Heru Budi Pantas Jadi Gubernur Jakarta, PDI-P: Baru Proses Lobi

Prasetyo Edi Disebut Heru Budi Pantas Jadi Gubernur Jakarta, PDI-P: Baru Proses Lobi

Nasional
Sudah Sepakat Muktamar 2025, Ketua Majelis Pakar Sayangkan Bocornya Surat ke Mardiono

Sudah Sepakat Muktamar 2025, Ketua Majelis Pakar Sayangkan Bocornya Surat ke Mardiono

Nasional
Soal Legalitas Daun Kratom, Moeldoko: Kemenkes Tidak Mengategorikan Narkotika

Soal Legalitas Daun Kratom, Moeldoko: Kemenkes Tidak Mengategorikan Narkotika

Nasional
Achsanul Qosasi Divonis 2,5 Tahun Penjara, Kembalikan Rp 40 Miliar Jadi Hal Meringankan

Achsanul Qosasi Divonis 2,5 Tahun Penjara, Kembalikan Rp 40 Miliar Jadi Hal Meringankan

Nasional
Elektabilitas Ridwan Kamil Merosot, PAN Bakal Bahas Lagi Pencalonannya di Pilkada Jakarta

Elektabilitas Ridwan Kamil Merosot, PAN Bakal Bahas Lagi Pencalonannya di Pilkada Jakarta

Nasional
Dalam Sidang, Anggota MKD Minta Pamdal DPR Panggil Paksa Bamsoet

Dalam Sidang, Anggota MKD Minta Pamdal DPR Panggil Paksa Bamsoet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke