Soal Kemungkinan Maming Penuhi Panggilan KPK Besok, Kuasa Hukum: "Insya Allah"...

Maming yang juga Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Besar Nahdlatul (PBNU) itu ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2011.

"Insya Allah, insya Allah (soal kedatangan ke KPK)," ujar Denny ditemui usai sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (27/7/2022).

Sebelumnya, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBH PBNU) yang menjadi kuasa hukum Maming melayangkan surat ke KPK. 

Dalam surat itu dinyatakan bahwa Maming akan kooperatif dan bersedia memenuhi panggilan KPK pada tanggal 28 Juli.

Sementara itu, KPK menunggu pembuktian janji kooperatif Mardani Maming yang menyatakan akan datang menjalani pemeriksaan penyidik besok.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan, pihaknya menanti kedatangan Maming sebagaimana surat yang telah dikirimkan tim kuasa hukumnya.

Ali menegaskan, KPK mengusut kasus dugaan suap izin usaha pertambangan ini sesuai dengan prosedur yang berlaku, mengumpulkan keterangan, dan barang bukti.

"Menunggu sikap koperatif tersangka sebagaimana dijanjikan kuasa hukumnya yang disampaikan kepada publik bahwa tersangka akan hadir di Gedung Merah Putih KPK pada tanggal 28 Juli 2022," kata Ali.

Maming diduga menerima suap lebih dari Rp 104,3 miliar. Ia juga disebut mendapat fasilitas dan biaya membangun sejumlah perusahaan setelah mengalihkan izin pertambangan dan produksi pertambangan salah satu perusahaan ke PT Prolindo Cipta Nusantara.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) ini kemudian mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.