Salin Artikel

Ngabalin Laporkan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangannya untuk Minta Sumbangan

Ngabalin hendak melaporkan dugaan tindakan pemalsuan tanda tangan dan kop surat KSP untuk meminta sumbangan.

Ngabalin tiba di Gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 10.10 WIB. Ia didampingi seorang pengacara dan Tenaga Ahli Utama Yohanes Joko.

"Bagaimana kalau ada orang mencatut nama saya kemudian lembaga kepresidenan seperti itu minta-minta uang itu kan," kata Ngabalin di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (7/4/2022).

Dalam pelaporannya, Ngabalin juga membawa sejumlah bukti dan 3 dokumen yang dipalsukan.

Ia kemudian menunjukkan contoh dokumen surat yang mencatut namanya.

"Toh nama ini memang bahasa Arab, tanda tangan saya itu huruf Arab, tapi tidak begini. Ini dia menulis bahasa Arab, ini orang pasti pintar bahasa Arab kemudian bisa menulis, karena bagus sekali tulisannya, tanda tangan ini," ujarnya.

Selain itu, menurutnya dalam dokumen itu menuliskan atribusi dirinya sebagai Staf Khusus.

Padahal, jabatannya adalah sebagai Tanaga Ahli Utama KSP.

"Yang berikutnya nggak ada kewenangan kami mengeluarkan surat-surat keluar itu nggak ada, tidak regulasi, tidak ada aturannya," imbuhnya.

Selain itu, ia juga membawa dokumen surat lain yang isinya memalsukan identitas seorang Staf Khusus Presiden.

Terakhir, ia juga membawa dokumen surat permintaan uang yang mencatut nama Kepala Staf Kepresidenen Moeldoko.

"Ini ada surat yang dibikin mempalsukan tanda tangan Pak Moeldoko, mengirim surat ke seseorang jenderal polisi purnawirawan, bahwa yang bersangkutan akan diangkat menjadi Deputi 3, maka diminta data," tambahnya.

Ia menyatakan, tindakan pencatutan nama dan pemalsuan tanda tangan itu menciderai harkat dan martabatnya.

Ia berharap polisi secara profesional menindak kasus tersebut.

"Tentu saja polisi sebagai suatu institusi negara yang sangat terpercaya di republik ini saya percaya bisa mengambil kerja kerja yang sangat profesional dalam mengungkapkan apa di balik ini semua," ucapnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/07/11373061/ngabalin-laporkan-dugaan-pemalsuan-tanda-tangannya-untuk-minta-sumbangan

Terkini Lainnya

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke