Kejaksaan Tetapkan 4 Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan Lapas di Sulbar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Mamuju tahun 2018 di Sulawesi Barat.

Empat tersangka yaitu M selaku pejabat pembuat komitmen, SB selaku pelaksana kegiatan atau Direktur PT MJK, AW selaku pelaksana lapangan, dan A selaku konsultan pengawas atau Direksi CV CPN.

"Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat telah menetapkan empat orang tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Mamuju tahun 2018 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangannya, Jumat (12/11/2021).

Selanjutnya, untuk mempercepat proses penyidikan, penyidik langsung menahan keempat tersangka. Keempatnya ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Mamuju mulai 11 November sampai 30 November 2021.

Leonard menuturkan, duduk perkara kasus ini yaitu pada tahun anggaran 2018, dilaksanakan pembangunan gedung Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Mamuju yang anggarannya bersumber dari DIPA Lapas Perempuan.

Kegiatan pembangunan gedung LPP Kelas III Mamuju dilaksanakan oleh PT MJK berdasarkan kontrak dengan nilai kontrak sebesar Rp 17,7 miliar.

Kemudian, dalam laporan pekerjaan tersebut dilaksanakan hingga selesai 100 persen dan telah dibayarkan 100 persen.

"Namun, terdapat kekurangan kuantitas dan kualitas sehingga diduga merugikan keuangan negara kurang lebih sebesar Rp 1,6 miliar," ujar dia.

Adapun peran masing-masing tersangka yaitu, M telah menyalahgunakan kewenangannya dengan melaporkan pelaksanaan atau penyelesaian pengadaan barang atau jasa kepada kuasa pengguna anggaran yang tidak sesuai dengan kenyataan. 

Selain itu, M menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada kuasa pengguna anggaran tidak sesuai dengan kontrak.

M juga melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran tidak sesuai dengan progres pekerjaan kepada kuasa pengguna anggaran.

Kemudian, SB tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan kontrak dan malah menyerahkan kepada orang lain, yaitu tersangka AW, serta bersepakat untuk membagi-bagikan fee dari pembayaran pekerjaan tersebut.

Selanjutnya, AW melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, serta bersepakat dengan SB untuk membagi-bagikan fee dari pembayaran pekerjaan tersebut.

Setelah melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, AW melaporkan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga diduga menimbulkan kerugian negara.

Berikutnya, A melaksanakan tugasnya dengan melaporkan pekerjaan tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga pembayaran pekerjaan dilakukan tidak sesuai dengan hasil pekerjaan.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.