Salin Artikel

Anggota Komisi III Usul Partai Politik Disanksi jika Kadernya Korupsi, tapi...

Hal ini disampaikan Arsul saat merespons praktik korupsi kepala daerah yang dikaitkan dengan upaya mengumpulkan dana bagi partai untuk menghadapi pemilihan umum.

"Tidak hanya terhadap kader yang bersangkutan dipidana, tetapi partai politiknya dipinalti. Contoh misalnya kalau di daerah itu kadernya korup, maka dipinalti di daerah itu tidak boleh mungkin ikut pemilu atau pilkada. Tidak juga harus secara nasional kecuali yang melakukan di tingkat pusat," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/10/2021).

Arsul berpendapat, sistem pendanaan partai politik mesti dibenahi terlebih dahulu sebelum sanksi di atas diterapkan.

Ia meyakini, tidak ada partai politik yang mengistruksikan kadernya mencari dana untuk persiapan pemilu dengan cara yang tidak halal.

Namun, ia tidak memungkiri banyak kader partai menjabat sebagai kepala daerah atau posisi strategis lain merasa perlu memberikan kontribusi kepada partai.

"Untuk katakanlah mencegah yang seperti itu tidak berkelanjutan, hemat saya yang pertama harus dibenahi adalah sistem pendanaan partai politiknya," ujar wakil ketua umum PPP itu.

Arsul menuturkan, pemerintah telah memiliki wacana untuk menaikkan dana partai politik sejak periode lalu.

Ia pun mengaku pernah diundang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI) untuk membahas rencana itu bersama sejumlah tokoh partai politik lainnya.

"Di tingkat pusat sekarang ini kan per suara Rp 1.000, itu kan mau ditingkatkan. Nah itu jadi jalan keluar karena political funding itu kan hal yang di negara-negara maju juga terjadi," ujar Arsul.

Menurut dia, jika sistem pendanaan parpol sudah dibenahi tetapi korupsi masih ditemui, barulah perlu ada hukuman yang dijatuhkan bagi kader yang korupsi maupun partai politiknya.

"Menurut saya imbang-imbangan itu harus dilakukan, di satu sisi ada penindakan dalam proses hukum yang tegas dan proses administrasi terhadap partai, tetapi di lain sisi juga harus ada jalan keluar," kata Arsul.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/21/17505141/anggota-komisi-iii-usul-partai-politik-disanksi-jika-kadernya-korupsi-tapi

Terkini Lainnya

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke