Pemerintah Ingin Pengelolaan TMII Berkontribusi pada Keuangan Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berharap pengambilalihan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita akan berkontribusi pada keuangan negara.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, pemerintah ingin TMII bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dan negara.

"Ini akan bisa dikelola dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat dan kontribusi untuk negara, terutama sekali adalah kontribusi keuangan," kata Pratikno, dalam konferensi pers daring, Rabu (7/4/2021).

Pratikno mengatakan, pemerintah akan menata kembali pengelolaan TMII.

Ia berharap, aset milik negara seluas 146,7 hektare itu dapat menjadi taman pelestarian dan pengembangan budaya bangsa hingga sarana edukasi.

"Bisa jadi cultural impact yang berstandar internasional. Ini yang kita harapkan, bisa menjadi jendala Indonesia di mata internasional," ujarnya.

Pemerintah juga berencana menggunakan fasilitas yang ada di TMII sebagai pusat inovasi para generasi muda di era revolusi industri 4.0.

Diharapkan, TMII menjadi sentra untuk mendorong inovasi kerja sama dari para kreator dan inovator muda Tanah Air.

Adapun proses pengambilalihan pengelolaan TMII dilakukan tiga bulan pasca Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 berlaku pada 1 April 2021.

Selama masa transisi tersebut, Yayasan Harapan Kita diminta menyiapkan laporan pengelolaan TMII yang sudah dilakukan selama 44 tahun.

Laporan pengelolaan tersebut nantinya disampaikan ke tim transisi yang terdiri dari pejabat dan pegawai Kemensetneg, dibantu oleh pokja aset, pokja keuangan, dan pokja hukum.

Selanjutnya, tim transisi akan menunjuk mitra pemerintah yang baru untuk mengelola TMII menggantikan Yayasan Harapan Kita.

"Diharapkan di tiga bulan ini juga sudah ada pihak mitra atau pihak ketiga yang ditunjuk tim transisi Kemensetneg. Tentang siapanya nanti, tim sedang berproses," kata Sekretaris Kemensetneg Setya Utama.