Menpan RB: Arahan Jokowi, CPNS 2021 Perbanyak Penyuluh Lapangan, yang Hanya Duduk Dikurangi

Tjahjo mengatakan, hal itu merupakan permintaan Presiden Joko Widodo yang menginginkan formasi ASN lebih banyak disediakan untuk formasi penyuluh yang turun langsung ke lapangan.

"Arahan Bapak Presiden, Pak Jokowi kepada kami, kalau bisa tahun anggaran 2021 itu diperbanyak penyuluh yang bisa lebih banyak terjun ke lapangan, terjun ke masyarakat," kata Tjahjo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu (24/3/2021)/

"Mengurangi penerimaan CPNS yang hanya duduk di meja, yang kerjanya hanya kerja-kerja administrasi saja, ini akan dikurangi," kata Tjahjo melanjutkan.

Tjahjo menuturkan, PNS yang tergolong pelaksana administrasi tersebut merupakan yang terbanyak dibandingkan PNS di sektor kesehatan maupun guru dan dosen.

Ia menyebut, dari sekitar 4,16 juta PNS yang ada saat ini, 39 persen di antaranya merupakan pelaksana administrasi, sedangkan PNS teknis dan kesehatan sebanyak 14 persen lalu PNS guru dan dosen sebanyak 36 persen.

"Komposisi PNS yang masih didominasi oleh pelaksana atau jabatan administrasi tersebut memang sulit diharapkan untuk mencapai tingkat daya saing yang tinggi," kata dia.

Oleh karena itu, penerimaan PNS berikutnya akan memperbanyak formasi seperti guru, penyuluh, tenaga kesehatan, auditor, serta pengelola barang dan jasa.

Diberitakan sebelumnya, Tjahjo menyampaikan, jumlah kebutuhan ASN pada 2021 mencapai 1.275.387 orang.

Sementara, jumlah rencana penetapan tahun ini berjumlah 741.551 lowongan terdiri dari 69.684 untuk pemerintah pusat dan 671.867 untuk pemerintah daerah.

Ia mengatakan, angka-angka di atas diperoleh dari usulan yang disampaikan oleh 588 instansi dengan rincian 539 instansi telah mengusulkan dengan dokumen lengkap.

Lalu, 49 instansi sudah mengusulkan dan sedang dalam proses melengkapi dokumen, serta 32 isntansi yang tidak mengusulkan kebutuhan ASN.

Dengan demikian, masih terbuka kemungkinan perubahan jumlah formasi yang tersedia karena masih ada tawar-menawar dengan instansi-instansi di tingkat pusat maupun daerah.

"Mudah-mudahan akhir Maret ini akan kita putuskan berapa sebenarnya formasi yang dibutuhkan. Jadi tawar-menawar masih banyak baik daerah, kemudian beberapa kementerian, lembaga, instansi," kata dia.