10 Juta Penerima PKH Akan Mendapat Bansos Beras dari Pemerintah

Peluncuran program dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 itu rencananya dilakukan pada Rabu (2/9/2020).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, setelah bantuan resmi diluncurkan, semua pihak terkait diharapkan memastikan proses penyaluran bansos beras dengan baik.

"Yang paling penting perlu diantisipasi adalah kejadian-kejadian yang tidak dikehendaki," ujar Muhadjir saat Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Bansos Beras, Selasa (1/9/2020), dikutip dari siaran pers, Rabu (2/9/2020).

Pengawasan itu dilakukan agar penyaluran bansos beras nantinya tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

Muhadjir melanjutkan, petugas yang membagikan bansos beras tersebut harus memegang data penerima PKH dan memahami karakteristik secara geografis lokasi penyaluran.

Bulog sebagai penyedia beras pun diminta untuk memastikan ketersediaan beras di gudang merupakan beras medium dengan bobot 15 kg.

Ia juga meminta dilakukan pemetaan konkret terkait untuk penyaluran bantuan.

Mulai dari jumlah armada yang akan menyalurkan hingga daerah-daerah yang sulit diakses.

"Terutama wilayah Indonesia di kepulauan. Jumlahnya berapa ini harus dipikirkan betul," kata Muhadjir Effendy.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara yang juga hadir dalam rapat mengatakan, penyelenggaraan program bansos beras itu akan dilakukan dalam periode tiga bulan, mulai Agustus sampai Oktober 2020.

"Alokasi anggaran yang disiapkan cukup besar, yakni lebih dari Rp 5 triliun," kata Juliari.

Penyaluran bansos dilakukan dari pintu ke pintu kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Penyalurannya akan kita mulai besok (hari ini), sekaligus Agustus-September dua bulan, yaitu 15 kg dan 15 kg. Bulan depan baru 15 kg lagi," kata dia.

Adapun program tersebut diluncurkan sesuai arahan Presiden Jokowi sebagai percepatan realisasi anggaran, khususnya yang masuk dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).