Salin Artikel

Informasi Resmi Pemerintah soal Covid-19 Dinilai Kalah oleh Buzzer

Hal tersebut disampaikan Praktisi Demokrasi Digital Damar Juniarto dalam webinar Komunikasi yang digelar Fikom Unpad, Jumat (22/5/2020).

Oleh karena itu, kata dia, dalam kondisi saat ini yang dibutuhkan adalah leadership komunikasi yang lebih jelas dan dijadikan panduan oleh masyarakat.

"Kita sudah punya kanal-kanal resmi dari pemerintah tapi memang mainstreaming tentang informasi di masyarakat kelihatannya dikalahkan oleh para pihak lain, misalnya yang lebih didengarkan para buzzer daripada kanal informasi resmi," ujar Damar.

Damar mengatakan, dengan fakta tersebut, maka perlu dipikirkan satu cara untuk membangun leadership komunikasi seperti yang diusulkan pada akademisi.

Antara lain tentang bagaimana sistem aturan komunikasi yang bisa dijadikan patokan masyarakat di masa sulit pandemi Covid-19 ini.

"Karena mereka adalah pihak penerima komunikasi sehingga mereka butuh kejelasan pihak mana yang bisa didengarkan saat sekarang," kata dia.

Ia mengatakan, krisis yang tengah terjadi saat ini merupakan sebuah peluang dari pandangan yang menakutkan.

Peluang tersebut, kata dia, ada di dalam masyarakat itu sendiri. Padahal masyarakat Indonesia memiliki solidaritas sosial yang tinggi sehingga hal tersebut bisa dijadikan solusi ke depannya.

"Selain ketahanan pangan dan lainnya, ketahanan komunikasi juga harus dipikirkan sebagai peluang yang bisa diusulkan masyarakat bagaimana rantai komunikasi bisa dibangun dari model-model yang ada," kata dia.

Di masa internet belum ada, kata dia, masyarakat menggunakan komunikasi tradisional seperti kentungan dan beberapa alat komunikasi lain yang justru dipatuhi masyarakat sebagai sesuatu yang sederhana.

Menurutnya, kombinasi antara komunikasi hybride yang berbasis komunitas bisa dilakukan agar masyarakat tidak mendapat informasi yang salah di masa pandemi ini.

"Basis komunitas ini menjadi patokan paling tidak di lingkar paling kecil masyarakat bisa mengikuti perintah-perintah yang berbasis komunitas," ucap dia.

Adapun beberapa kanal resmi pemerintah terkait Covid-19 antara lain situs www.covid19.go.id, hotline 119, WhatsApp Covid-19, dan Halo Kemenkes di 1500567.

https://nasional.kompas.com/read/2020/05/22/12231101/informasi-resmi-pemerintah-soal-covid-19-dinilai-kalah-oleh-buzzer

Terkini Lainnya

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke