Salin Artikel

Lobi-Lobi Jokowi-SBY yang Belum Capai Titik Temu...

Presiden keenam RI itu diterima Jokowi di ruang Garuda, Istana Merdeka.

SBY mengenakan kemeja batik coklat, sementara Jokowi mengenakan kemeja putih lengan panjang andalannya.

Saat media diberi kesempatan untuk mengambil gambar, keduanya tengah tampak berbincang serius. Namun, tak terdengar apa yang dibicarakan SBY dengan Jokowi.

Pertemuan itu berlangsung selama kurang lebih satu jam. Seusai pertemuan, SBY langsung meninggalkan Istana.

Presiden Jokowi mengantarnya sampai ke teras samping Istana Merdeka. Di sana, mobil golf sudah menunggu untuk mengantar SBY menuju kendaraannya.

Lobi-lobi menteri

Setelah itu, Jokowi kembali masuk Istana dan memberikan keterangan kepada media seorang diri. Ia menyebut pertemuan dengan SBY sudah dirancang sejak lama.

"Ini saya dengan Pak SBY sudah janjian lama, tapi belum pas waktunya dan hari ini, alhamdulillah pas waktunya dan ketemu," kata Jokowi.

Jokowi mengaku membahas situasi politik terkini dengan SBY. Ia pun mengakui turut membahas peluang Partai Demokrat bergabung ke kabinetnya di periode kedua bersama Ma'ruf Amin. Namun, belum ada titik temu di antara kedua pihak.

"Kita bicara itu (peluang Demokrat masuk kabinet), tapi belum sampai sebuah keputusan," ujar Jokowi.

Jokowi menambahkan, belum ada nama-nama menteri yang diusulkan oleh SBY. Ini termasuk saat ditanya apakah SBY mengajukan putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono, Jokowi juga menjawab belum.

"Enggak sampai ke sana, belum sampai ke sana," kata Jokowi.

Jokowi pun meminta wartawan bertanya kepada SBY apakah bersedia membawa partainya bergabung ke pemerintahan atau tidak.

"Ditanyakan ke Pak SBY langsung," kata dia.

Sayangnya, SBY tak ikut saat Jokowi memberikan keterangan ke awak media.

"Memang ada pembicaraan terkait kerja sama politik, di mana Pak SBY dan Partai Demokrat kan sudah menyatakan akan mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf," kata Ferdinand.

Oleh karena itu, Ferdinand menilai pertemuan Jokowi dan SBY adalah sesuatu yang wajar. Ia juga mengamini bahwa pertemuan kemarin sudah dirancang sejak jauh-jauh hari.

"Jadi ini adalah bagian dari komunikasi politiknya pembicaraan apa-apa yang harus kita kerjasamakan," kata dia.

Namun, saat ditanya apakah SBY sudah mengusulkan nama-nama calon menteri dari Partai Demokrat saat pertemuan kemarin, Ferdinand menutup mulut rapat-rapat.

Ia hanya menegaskan bahwa menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden.

"Kalau untuk detailnya menteri, kabinet dan segala macam, kami tidak bisa bicara. Sebab kami tidak ingin mengganggu hak prerogatif Pak Jokowi," ucapnya.

Berubah haluan

Sejak 2014, Partai Demokrat berada di luar pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Pada Pilpres 2019 Demokrat juga lebih memilih mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Namun, setelah pilpres usai dan Jokowi-Ma'ruf keluar sebagai pemenang, SBY menginstruksikan seluruh kadernya untuk mendukung presiden dan wakil presiden terpilih sampai 5 tahun ke depan.


Hal itu diungkapkan SBY ketika memberikan pembekalan anggota legislatif periode 2019-2024 di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

"Etika politik Partai Demokrat adalah memastikan pemerintahan yang sudah terpilih dengan demokratis ini kita dukung penuh sampai selesai lima tahun karena kompetisi sudah berakhir dan itulah DNA Partai Demokrat," tutur Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan seusai acara.

SBY, lanjut Hinca, juga menyatakan, Partai Demokrat akan mendukung pemerintah dalam memajukan Tanah Air.

Meski demikian, apabila dalam perjalanan ada kebijakan yang dinilai kurang baik, Partai Demokrat akan tetap memberikan kritik membangun.

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/11/10372201/lobi-lobi-jokowi-sby-yang-belum-capai-titik-temu

Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke