KPU: Ada Tidaknya Saksi dalam Rekapitulasi Tak Pengaruhi Rapat Pleno

Menurut dia, meski tak ada saksi dari peserta pemilu tak akan memengaruhi jalannya rapat.

Hasil rapat pleno juga tetap dinyatakan sah sekalipun saksi tak hadir dalam rapat.

Pernyataan tersebut menanggapi Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso, yang menyebut akan menarik semua saksi paslon nomor urut 02  itu dari rapat pleno rekapitulasi yang dilakukan KPU.

"Mau ada saksi atau tidak ada saksi ya plenonya tetap jalan, rekapnya tetap sah," kata Evi di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2019).

Menurut Evi, pihaknya memang mengundang saksi dalam setiap rapat pleno rekapitulasi. Namun demikian, hadir atau tidaknya saksi tak menentukan jalannya dan hasil akhir rapat.

Meski begitu, proses rapat pleno selalu diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sedangkan hasil akhir rapat pleno, kata Evi, menjadi tanggung jawab KPU.

"Hasil akhir itu kan menjadi tanggung jawab bagi KPU untuk menyelesaikan dan menetapkannya," ujarnya.

Evi menambahkan, hingga saat ini, rapat pleno masih terus diikuti oleh saksi seluruh partai politik maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Menegaskan pernyataan Evi, Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyebut, hadir tidaknya saksi dalam rapat pleno adalah hak yang bersangkutan.

"Ya itu kan hak. (Saksi) tidak memengaruhi proses dan hasil," kata Afif di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2019).

Dalam rapat pleno rekapitulasi yang digelar KPU hari ini pun, hadir seluruh saksi peserta pemilu, termasuk saksi paslon nomor urut 02.

Berdasarkan surat mandat saksi yang dibacakan oleh Ketua KPU Arief Budiman dalam rapat pleno, BPN menugaskan empat orang saksi.

"Saksi BPN 02, Azis Subekti, Rohmat Marzuki, Rizaldi Priambodo, Fitra Aulia Rahman. Yang sudah hadir? Pak Azis?" kata Arief.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN), Priyo Budi Santoso, menyebut, akan menarik seluruh saksi paslon 02 dari rapat pleno rekapitulasi yang dilakukan KPU. Langkah ini diambil lantaran BPN menuding adanya kecurangan pemilu.

"Per tadi hari ini diumumkan demikian, dengan demikian seluruh saksi-saksi yang sekarang berada baik di KPU pusat, di provinsi, dan kabupaten kota yang sekaranf masih ada proses (rekapitulasi), kami rencanakan dan kami perintahkan untuk ditarik," kata Priyo saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Karta, Jakarta, Selasa (14/5/2019).