Salin Artikel

Lawan Korupsi, Parpol Bisa Apa?

Seluruh konsentrasi, baik dari partai politik, media, maupun masyarakat, seakan terfokus pada pasangan calon presiden dan wakil presiden sejak kampanye dimulai pada 23 September 2018 lalu.

Suara partai politik yang terdengar sejauh ini hanya menjadi amplifikasi bagi suara pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung.

Demi soliditas koalisi, partai-partai politik tersebut menahan diri untuk menyuarakan gagasan sendiri dan berharap popularitasnya akan terkerek seiring dengan naiknya popularitas pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung, atau yang dikenal sebagai efek ekor jas.

Adapun untuk urusan kampanye pemilihan legislatif, partai politik terkesan menyerahkan sepenuhnya kepada para calon anggota legislatif untuk berimprovisasi di daerah pemilihan masing-masing.

Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, setiap calon wajib menggunakan visi, misi, dan program partai sebagai materi kampanye.

Kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama, yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy, mengingatkan publik untuk turut mengalihkan fokus perhatian ke partai politik di masa kampanye ini.

Bagaimana sikap, gagasan, dan program partai politik untuk memberantas salah satu masalah terbesar yang dihadapi bangsa ini, yakni korupsi, akan dikupas pada panggung Satu Meja The Forum, Rabu (27/3/2019), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Partai politik penggerak demokrasi perwakilan

Belajar dari kasus yang melibatkan Romy, panggilan akrab Romahurmuziy, penting untuk mengupas visi, misi, dan program partai politik peserta pemilu dalam pemberantasan korupsi. Hal ini karena partai politik merupakan penggerak demokrasi perwakilan.

Seperti diungkapkan peneliti Pusat Studi Hukum dan Konstitusi UII, Muhamad Saleh, sebagai penggerak demokrasi perwakilan, partai politik merumuskan rencana kebijakan publik berdasarkan aspirasi rakyat yang dituntun oleh ideologi partai.

Kebijakan tersebut ditawarkan kepada pemilih pada masa kampanye pemilu, bersama dengan calon pemimpin yang telah disiapkan oleh partai politik, termasuk dalam hal ini para calon anggota legislatif DPR dan DPRD.

Karena itu, parpol peserta pemilu seharusnya berusaha meyakinkan pemilih dengan menawarkan rencana kebijakan publik (visi, misi, dan program) yang tepat dan calon yang memiliki rekam jejak berintegritas dan kompetensi yang sudah teruji (Ramlan Surbakti, 2018).

Merujuk pada data Komisi Pemberantasan Korupsi, jumlah tindak pidana korupsi yang melibatkan empat jenis jabatan publik, yakni anggota DPR dan DPRD, kepala lembaga/kementerian, gubernur, dan wali kota/bupati, menunjukkan tren kenaikan selama lima tahun terakhir.

Pada 2014, tindak pidana korupsi yang melibatkan keempat jenis jabatan publik tersebut berjumlah 33 dari total 61 kasus yang ditangani KPK. Pada 2015 berjumlah 29 dari 62 kasus, 2016 sejumlah 35 dari 99 kasus, 2017 sejumlah 34 dari 123 kasus, dan 2018 melonjak mencapai 78 dari 129 kasus.

Persentase kasus korupsi yang melibatkan keempat jenis jabatan publik pun mengalami lonjakan drastis pada 2018, yakni 60 persen dari total kasus korupsi yang ditangani KPK, dibandingkan 28 persen pada tahun sebelumnya.

Dari sajian data-data di atas, di satu sisi dapat ditarik kesimpulan bahwa partai politik gagal mengatasi masalah korupsi. Bahkan turut menyumbang terhadap makin parahnya korupsi yang menggerogoti bangsa ini.

Pejabat di keempat jenis jabatan publik tersebut, yakni anggota legislatif, menteri, gubernur, dan wali kota/bupati, nyaris semuanya (jika tidak ingin dikatakan seluruhnya) merupakan produk dari partai politik sebagai penggerak demokrasi perwakilan.

Partai politik menyiapkan calon pemimpin (termasuk calon anggota legislatif) untuk ditawarkan kepada pemilih pada masa kampanye pemilu dan pilkada. Partai politik pula yang mengajukan calon menteri untuk dipilih oleh presiden guna mewarnai sebuah kabinet pelangi.

Bagaimana sikap partai politik dalam pemberantasan korupsi akan dikupas mendalam pada panggung Satu Meja The Forum di Kompas TV, nanti malam.

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/27/07070221/lawan-korupsi-parpol-bisa-apa

Terkini Lainnya

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke