Salin Artikel

Kubu Prabowo-Sandiaga Merasa Difitnah Jokowi soal Penggunaan Konsultan Asing

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Luar Negeri Badan Pemenangan Nasional (BPN) Irawan Ronodipuro menyesalkan pernyataan calon presiden nomor 01 Joko Widodo yang menyebut pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggunakan konsultan asing dalam menghadapi pemilihan presiden 2019.

Ia mengatakan, pihaknya merasa difitnah dengan adanya pernyataan tersebut.

"Kami sangat menyesalkan komentar tersebut datang dari Presiden. Kita tidak ada  mempergunakan jasa konsultan asing. Di sini, kita difitnah. Sementara, di sana, justru mereka lebih banyak mendatangkan tenaga kerja asing. Memangnya Indonesia kurang tenaga kerja?" ujar Irawan, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (5/2/2019).

Irawan menegaskan, pihaknya tidak pernah menggunakan konsultan asing terkait Pilpres 2019. Ia menyebut, pernyataan Jokowi mengenai hal ini adalah kebohongan.

Irawan menyebut, isu ini memprovokasi dan mengganggu suasana demokrasi yang diharapkan terus berlangsung damai hingga Pemilu berakhir.

"Jadi, saya sebagai direktur luar negeri BPN tahu betul bahwa kami tidak ada sama sekali konsultan asing," ucap dia.

"Di BPN ini, semua kumpulan anak-anak bangsa yang memang banyak mendapatkan pendidikan di luar negeri. Saya bisa memastikan kita tidak menggunakan konsultan politik asing. Maka pernyataan Presiden itu salah," kata Irawan.

Menurut Irawan, isu ini muncul pertama kali ketika pertama kali ada potongan video seorang pejabat dari Kedutaan Besar Rusia menyalami Prabowo, sebelum menyampaikan pidato 'Indonesia Menang' di JCC, Jakarta 14 Januari 2019 lalu.

Saat itu, lanjut Irawan, pihaknya mengundang sejumlah beberapa pejabat tinggi dari kedutaan besar negara sehabat dan ada 13 perwakilan yang datang.

"Jadi, siapa yang memberikan masukan kepada Presiden, itu salah besar. Kami sesalkan tuduhan tersebut. Kita memiliki hubungan baik dengan negara itu. Hubungan diplomasi yang kita lakukan adalah hal biasa saja, yang juga dilakukan banyak partai politik, apalagi sekarang Pak Prabowo adalah calon presiden," kata dia.

"Tentu saja mereka (kedutaan besar) ingin mengetahui program-program kita. Apalagi, Rusia itu adalah negara sahabat. Sayang sekali kalau pihak Jokowi menyerang seperti itu," tutur Irawan.

Sebelumnya, Jokowi menyebut, pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menggunakan konsultan asing dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2019.

Akibat menggunakan konsultan asing itu, menurut Jokowi, strategi kampanye yang digunakan kubu oposisi berpotensi memecah belah masyarakat.

"Yang dipakai konsultan asing. Enggak mikir ini memecah belah rakyat atau tidak, enggak mikir mengganggu ketenangan rakyat atau tidak, ini membuat rakyat khawatir atau tidak. Membuat rakyat takut, enggak peduli," kata Jokowi, saat bertemu sedulur pengusaha kayu dan mebel di Solo, Minggu (3/2/2019).

Jokowi tak menyebut konsultan asing apa yang digunakan kubu Prabowo-Sandi. Namun, ia sempat menyinggung soal propaganda Rusia.

"Seperti yang saya sampaikan, teori propaganda Rusia seperti itu. Semburkan dusta sebanyak-banyaknya, semburkan kebohongan sebanyak-banyaknya, semburkan hoaks sebanyak-banyaknya, sehingga rakyat menjadi ragu. Memang teorinya seperti itu," kata Jokowi.

Jokowi mencontohkan soal hoaks mengenai tujuh kontainer surat suara tercoblos. Juga mengenai hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet, yang saat itu masih bergabung dalam Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi.

Jokowi juga sempat menyinggung soal dirinya yang selama ini disebut sebagai antek asing. Namun, pada kenyataannya, kubu Prabowo-Sandi-lah yang menggunakan konsultan asing dalam menghadapi Pilpres 2019.

"Konsultannya konsultan asing. Terus yang antek asing siapa? Jangan sampai kita disuguhi kebohongan yang terus-menerus. Rakyat kita sudah pintar, baik yang di kota atau di desa," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/02/05/14193731/kubu-prabowo-sandiaga-merasa-difitnah-jokowi-soal-penggunaan-konsultan-asing

Terkini Lainnya

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke