Fasilitasi Benny Wenda, Vanuatu Dinilai Tak Hormati Hubungan Diplomatik dengan RI

Pertemuan terjadi di sela kunjungan kehormatan delegasi Vanuatu ke kantor KTHAM pada Jumat 25 Januari 2019 lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Benny Wenda disebut menyampaikan beberapa hal terkait Papua. Selain itu, Benny juga disebut sempat menyerahkan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang berisi 1,8 juta tanda tangan.

"Kami mengecam keras tindakan Vanuatu yang memasukkan Benny Wenda menjadi bagian delegasi pada waktu pertemuan mereka dgn KTHAM PBB. Walaupun kami mengetahui dari pihak KTHAM PBB juga kaget terhadap keberadaan Benny Wenda dalam delegasi Vanuatu," ujar Satya saat ditemui seusai rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Satya menilai Pemerintah Vanuatu tidak menghormati hubungan diplomatik yang selama ini terjalin dengan Pemerintah Indonesia.

Padahal, menurut Satya, selama ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mempererat hubungan diplomatik dengan negara-negara di kawasan Pasifik selatan, khususnya terkait persoalan Papua.

Pada September 2018 lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60 Miliar untuk biaya diplomasi terkait permasalahan Papua.

Anggaran itu akan digunakan untuk membiayai upaya diplomasi pemerintah terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan.

Di sisi lain, pemerintah telah melakukan diplomasi terhadap dua kepala negara di Pasifik Selatan, yakni Nauru dan Vanuatu. Kedua kepala negara itu diajak langsung ke Papua untuk melihat perkembangan pembangunan di sana.

"Itu menunjukkan bahwa Vanuatu tidak menghormati Indonesia, tidak menghormati hubungan bilateral Indonesia-Vanuatu. Itu yang kami sesalkan," kata Satya.

Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menuturkan bahwa pemerintah telah melayangkan protes keras terhadap Pemerintah Vanuatu.

Menlu Retno menjelaskan, kunjungan kehormatan delegasi Vanuatu ke kantor KTHAM sebenarnya bertujuan untuk membahas pelaksanaan Universal Periodic Review (UPR) HAM Vanuatu.

Sementara, dari pertemuan dengan Perwakilan Tetap RI di Jenewa, Rabu (30/1/2019), diketahui pihak KTHAM justru terkejut dengan kehadiran Benny yang tidak tercatat sebagai delegasi resmi Vanuatu.

Atas peristiwa tersebut, Menlu Retno menilai Vanuatu tidak memiliki itikad baik.

"Kami sedang mempelajari segala kemungkinan, tapi kami sudah melayangkan nota protes yang keras pada Vanuatu," ujar Retno.