Salin Artikel

Skema Baru PKH, Keluarga Miskin Bisa Dapat hingga Rp 10 Juta Per Tahun

Jika sebelumnya setiap keluarga miskin mendapatkan bantuan Rp 1.890.000 per tahun, mulai tahun depan jumlah dana yang diterima akan disesuaikan dengan kondisi keluarga.

"Ini demi keadilan, disesuaikan dengan keadaan keluarga penerima manfaat," kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Agus menjelaskan, untuk 2019 bantuan tetap untuk satu keluarga penerima PKH reguler sebesar Rp 550.000 per tahun. Sementara untuk PKH Akses atau khusus keluarga yang sulit terjangkau sebesar Rp 1 juta.

Namun selain bantuan bersifat tetap, setiap keluarga juga akan menerima tambahan dana bantuan yang berbeda-beda tergantung dari komponen yang dimiliki keluarga itu.

Ada tujuh komponen yang telah ditetapkan pemerintah untuk mendapat dana tambahan.

Ibu hamil: Rp 2,4 juta

Balita: Rp 2,4 juta

Anak SD: Rp 900 ribu

Anak SMP: Rp 1,5 juta

Anak SMA: Rp 2 juta

Lansia diatas 60 tahun: Rp 2,4 Juta

Penyandang Disabilitas: Rp 2,4 Juta

"Setiap keluarga dibatasi bisa mendapatkan dana untuk maksimal empat komponen," kata Agus.

Jika dihitung jumlah maksimalnya, untuk keluarga miskin reguler total dalam satu tahun bisa menerima hingga Rp 10,1 juta per keluarga.

Sedangkan untuk PKH akses atau keluarga sulit terjangkau bisa mendapatkan bantuan mencapai Rp 10,6 juta per keluarga per tahun.

Namun dengan skema baru ini, jika dalam satu keluarga tak ada satu pun dari tujuh komponen yang terpenuhi, keluarga itu tak akan bisa mendapatkan dana PKH.

"Misalnya satu-satunya komponen yang dia punya anak SMA, sudah lulus, maka selesai programnya," kata dia.

Jika terdapat keluarga yang masuk kategori miskin, namun tidak memenuhi satu pun dari tujuh komponen tersebut, akan mendapatkan bantuan pangan non tunai (BPNT) yang memiliki skema dan perhitungan berbeda. 

Adapun total anggaran PKH yang disiapkan untuk skema baru ini adalah Rp 34 Triliun, naik hampir dua kali lipat dari anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp 19 Triliun. "Rp 34 Triliun itu cukup, sudah kita hitung," ujar Agus.

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/13/14292771/skema-baru-pkh-keluarga-miskin-bisa-dapat-hingga-rp-10-juta-per-tahun

Terkini Lainnya

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke