Salin Artikel

Sekjen PKS: Kebijakan Pemerintah Saat Ini Memberatkan Rakyat

Hal itu disampaikannya saat diminta tanggapan soal pernyataan Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, yang menilai pasangan calon nomor urut 01 lebih merakyat daripada pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Masyarakat kan sudah bisa menilai sendiri sekarang. Ketika kebijakan-kebijakan itu justru memberatkan rakyat," ujar Mustafa, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Menurut Mustafa, kedekatan seorang pemimpin dengan rakyatnya tak dapat diukur dari profil atau latar belakang pemimpin tersebut, melainkan dari kebijakan-kebijakan yang dibuat.

Ia menilai klaim Hasto justru tak sesuai dengan kondisi di masyarakat saat ini.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu menyinggung soal harga-harga kebutuhan pokok masyarakat yang naik dan angka pengangguran yang meningkat.

"Sekali lagi kedekatan dengan rakyat itu bukan hanya sekadar slogan, bukan hanya sekadar perwajahan. Tapi yang lebih penting soal kebijakan yang betul-betul berpihak pada rakyat," kata Mustafa.

Sebelumnya, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menilai pasangan calon nomor urut 01 lebih merakyat daripada pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ia menilai upaya Sandiaga turun ke pasar belum mampu membentuk citra diri yang merakyat. Menurut Hasto masih ada jarak antara Sandiaga dan rakyat.

"Meskipun Sandi mencoba hadir di antara ibu-ibu di pasar-pasar, tetapi gap dirinya dengan rakyat tetap terasa. Bagaimanapun Pak Sandi kan sosok pengusaha yang sangat kaya. Demikian juga Pak Prabowo, terlebih dengan preferensi orang tua, maupun mertuanya," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Selasa (16/10/2018).

Ia menambahkan, ditinjau dari legitimasi kepemimpinan, Jokowi-Ma’ruf telah berproses dari bawah.

Jokowi, kata Hasto, bermula dari wali kota, gubernur hingga menjadi presiden.

Capaian tersebut kata Hasto, bisa diraih karena prestasi Jokowi sebagai pemimpin.

"Pengalaman Pak Jokowi inilah yang menjadi inspirasi bagi warga Indonesia. Mereka menjadi percaya, bahwa dari kalangan mereka bisa lahir seorang pemimpin, meski ia lahir dari kalangan biasa," papar Hasto.

"Melalui Pak Jokowi mereka bisa bermimpi bahwa pemimpin bisa lahir dari kalangan mereka sendiri” lanjut Sekjen PDI-P itu.

.

.

.

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/16/13162131/sekjen-pks-kebijakan-pemerintah-saat-ini-memberatkan-rakyat

Terkini Lainnya

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke