Surat Novanto yang Tunjuk Aziz Syamsuddin Jadi Ketua DPR Dinilai Aneh

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai langkah Novanto sebagai sesuatu yang aneh, terutama terkait penunjukan Aziz.

"Ini aneh karena di satu sisi Novanto mau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua DPR, yang artinya dia kehilangan kekuasaan sebagai pimpinan DPR, tetapi di sisi lain (mengundurkan diri) dengan adanya perintah menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya," kata Lucius lewat keterangan tertulis, Minggu (10/12/2017).

Keanehan ini, menurut Lucius, Novanto seolah-olah mau menunjukkan tetap berkuasa meski dia sudah mengundurkan diri.

"Keanehan ini saya kira menjelaskan bahwa surat pengunduran diri ini memang hanya sebuah keterpaksaan," ujar Lucius.

Lucius menyatakan bahwa DPR, terutama Fraksi Partai Golkar, tak perlu mendengarkan, apalagi menuruti perintah Setya Novanto.

Legitimasi Novanto dianggap sudah hilang karena hampir pasti pemberhentian terhadapnya bisa dilakukan setelah statusnya menjadi terdakwa.

"DPR tak bisa diatur-atur oleh seseorang yang sudah ditahan karena dugaan melakukan kejahatan korupsi. DPR adalah lembaga terhormat dan hanya layak dipimpin orang terhormat," ujar Lucius.

"Memang sudah ada pemberitahuan secara tidak resmi bahwa memang betul ada surat putusan dari Ketua Umum Setya Novanto menunjuk Saudara Aziz," ujar Roem seusai acara diskusi di Senayan, Jakarta, Sabtu (9/12/2017).

(Baca: Setya Novanto Disebut Tunjuk Aziz Syamsuddin untuk Jadi Ketua DPR)

Surat pengunduran diri Novanto ini juga telah disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar Robert Kardinal dalam pertemuan dengan sejumlah fraksi di DPR, Jumat (8/12/2017).

Tanggapan Aziz

Aziz sendiri sebelumnya memastikan dirinya siap menggantikan Novanto.

"Sebagai kader partai, kan, saya harus mengamankan keputusan partai. Namanya tugas partai, kami ikut," kata Aziz kepada Kompas.com, Sabtu (9/12/2017).

Aziz mengaku sudah melihat langsung surat yang ditandatangani Setya Novanto dan dikirimkan ke Fraksi Partai Golkar. Surat itu sekaligus menyatakan bahwa Novanto bersedia mundur dari posisinya sebagai ketua DPR.

(Baca: Setya Novanto Disebut Tunjuk Aziz Syamsuddin untuk Jadi Ketua DPR)

Meski ditandatangani Novanto dari dalam Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, Aziz memastikan surat tersebut sah sebagai amanat DPP Partai Golkar.

Meski dorongan mengganti ketua umum Partai Golkar terus menguat, Aziz menegaskan bahwa Novanto sampai saat ini masih menjabat ketua umum partai berlambang beringin itu.

Oleh karena itu, Novanto masih berhak mengambil keputusan mengatasnamakan DPP Partai Golkar.

"Suratnya diketik, kan, keputusan DPP, sesuai AD/ART sah," ucap Aziz.

Selanjutnya, Aziz menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang ada sesuai dengan tata tertib di DPR.