Salin Artikel

Rapat Paripurna DPR Diwarnai Kecaman terhadap Pengakuan Sepihak AS atas Yerusalem

Interupsi pertama disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Reni Marlinawati.

Sejumlah poin disampaikan oleh Reni. Salah satunya adalah ajakan menggalang kekuatan negara Muslim di dunia.

"Fraksi PPP meminta Pemerintah RI sesegera mungkin menggalang kekuatan dengan dunia Muslim menolak keputusan Presiden (Donald) Trump," kata Reni dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Baca: PBNU: Pengakuan AS atas Yerusalem Akan Buat Konflik Tak Berkesudahan

Selain menggalang kekuatan dengan negara Muslim, Fraksi PPP juga meminta pemerintah melakukan diplomasi multirateral dan bilateral dengan negara-negara barat.

Beberapa yang sudah menyatakan penolakan adalah Perancis dan Inggris.

Adapun Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menilai, pernyataan AS seperti mementingkan kepentingan subjektif tanpa mencari penyelesaian yang komprehensif terhadap konflik di Timur Tengah.

Pernyataan tersebut, menurut dia, justru akan memicu konflik.

"Fraksi PDI Perjuangan menolak tegas pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan mendorong DPR RI untuk mengeluarkan sikap mengecam keras atas keputusan sepihak tersebut," kata Aria.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menilai, langkah Trump sudah melanggar garis batas kemarahan umat Islam dunia. Sebab, pernyataan tersebut dianggap merupakan pengakuan terhadap penjajahan Israel atas Palestina.

"Ini akan memicu kemarahan yang sangat luar biasa dan tentu akan mengancam perdamaian di Timur Tengah," kata Anggota Komisi I DPR itu.

Terkait interupsi-interupsi tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon selaku pimpinan rapat mengatakan. pihaknya akan menindaklanjuti permintaan tersebut.

"Yang menjadi masukan-masukan akan kami tindaklanjuti mungkin yang terkait dengan Palestina ditindaklanjuti oleh BKSAP (Badan Kerja Sama Antar-Parlemen)," ujar Fadli.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu (6/12/2017) waktu setempat.

"Israel adalah negara yang berdaulat dengan hak seperti setiap negara berdaulat lainnya untuk menentukan ibu kotanya sendiri," kata Trump, dalam pidatonya di Gedung Putih, seperti dilansir dari AFP.

Pemerintah AS juga memulai memproses perpindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Aksi ini merupakan salah satu pemenuhan janji kampanye kepada para pemilihnya.

"Pengakuan ini merupakan sebuah fakta penting untuk mencapai perdamaian," tambahnya.

Adapun Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Pemerintah Indonesia, kata Jokowi, meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali langkah tersebut. 

Jerusalem atau sebagian orang membacanya sebagai Yerusalem, merupakan salah satu kota tertua di dunia. Nama Yerusalem begitu akrab di hati umat Kristen, Yahudi, dan Islam seluruh dunia termasuk di Indonesia sejak berabad-abad.

Kota ini unik dengan berbagai peninggalan sejarah yang amat penting bagi ketiga umat tersebut. Yerusalem, dalam bahasa Ibrani disebut Yerushalayim, dan dalam bahasa Arab disebut Al Quds. Di Indonesia, orang mengucapkannya sebagai Yerusalem.

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/07/19570991/rapat-paripurna-dpr-diwarnai-kecaman-terhadap-pengakuan-sepihak-as-atas

Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke