Wiranto: Badan Siber Tak Akan Masuk Ranah Privat Pengguna Internet

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menampik isu bahwa Badan Siber Nasional (Basinas) yang segera dibentuk akan mencampuri ranah privat pengguna Internet.

"Tidak usah khawatir badan siber akan mencampuri urusan internal masing-masing perusahaan atau perseorangan, seperti isu yang beredar. Tidak akan memonitor pembicaraan perorangan secara pribadi," ujar Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Kamis (5/1/2017).

Wiranto mengatakan, Basinas bertujuan untuk memproteksi kegiatan siber nasional tanpa melanggar hak perseorangan maupun perusahaan dalam penggunaan internet.

(Baca: Badan Siber Dibentuk, Anggota Komisi I Pertanyakan Kerja Menkominfo)

Badan siber, kata Wiranto akan mengawasi lalu lintas siber untuk menepis konten-konten negatif yang beredar dan melindungi pengguna dari serangan siber (cyber attack).

"Ada perlindungan pribadi masing-masing pengguna internet, telekomunikasi. Jangan khawatir BSN akan mengancam hak perorangan dan hak perusahaan," ungkapnya.

Menurut Wiranto, jika sudah terbentuk, Basinas akan memproteksi arus lalu lintas siber terutama di bidang e-commerce, perbankan dan menyangkut persoalan jasa keuangan.

Selama ini, ketiga belum ada satu badan yang melindungi kegiatan di ketiga bidang tersebut. Di sisi lain, Wiranto menyebut Indonesia telah menjadi salah satu negara mengalami banyak serangan siber.

"Harus ada yang memayungi kegiatan siber untuk memproteksi, terutama e-commerce, masalah perbankan dan hal yang menyangkut jasa keuangan. Bisa menjadi masalah kalau tidak hati-hati," ungkapnya.

"Kita sangat concern dengan serangan siber yang sudah sangat merajalela ini. Perlu ada juga tata kelola masayarakat yang menggunakan internet," kata Wiranto.

Pembentukan Badan Siber Nasional rencananya akan direalisasikan pada Januari 2017.

Selain itu, Badan Siber Nasional juga akan mengoordinasikan badan cyber deffence yang ada di Kementerian Pertahanan, cyber intelligence di Badan Intelijen Negara (BIN), dan cyber security di Kepolisian RI (Polri).