JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari merespons positif rencana pembentukan Badan Siber Nasional (BSN) oleh pemerintah.
Apalagi, kata dia, jika badan tersebut dibentuk dengan tujuan menekan atau mengurangi peredaran berita hoax.
"Saya kira (pembentukan BSN) baik, agar masyarakat tidak disesatkan oleh berita hoax yang tidak benar karena dapat mengarah pada fitnah," ujar Abdul Kharis saat dihubungi, Rabu (4/1/2017).
Ia berpendapat, berita bohong tidak dibenarkan karena dapat menyesatkan masyarakat.
Namun, Abdul Kharis mengaku belum mendapatkan informasi rinci soal BSN. Dia mengaku akan bertanya soal badan tersebut kepada kementerian terkait dalam rapat kerja bersama.
"Kita lihat saja nanti seperti apa penjelasan pemerintah terkait badan ini. Yang pasti, tidak boleh mengekang kebebasan berpendapat, sepanjang pendapat tersebut benar dan bertanggung jawab," kata Politisi PKS itu.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menjelaskan, pemerintah membutuhkan satu lembaga yang akan memayungi seluruh kegiatan siber nasional untuk menekan maraknya penyebaran berita hoax, meningkatkan pertahanan keamanan, dan menertibkan perdagangan elektronik.
(Baca: Alasan Pemerintah Mempercepat Pembentukan Badan Siber Nasional)
"Presiden sudah memerintahkan untuk membentuk, harus segera dibentuk Badan Siber Nasional yang nanti tugasnya memproteksi kegiatan siber nasional," ucap Wiranto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.