Kemenag Telusuri Dugaan Keterlibatan Oknum Pegawai dalam Kasus 177 WNI Calon Jemaah Haji di Filipina

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, Kementerian Agama meelusuri dugaan keterlibatan oknum pegawai Kemenag dalam pemberangkatan 177 calon jemaah haji Indonesia yang ditahan di Filipina.

Setelah informasi ada calon haji yang menggunakan paspor Filipina mencuat, Kemenag langsung melakukan proses penyelidikan terhadap biro perjalanan yang memberangkatkan para calon jemaah haji tersebut.

"Jadi semenjak munculnya berita ada dugaan pegawai Kemenag di daerah yang ikut membantu proses itu, kita melakukan verifikasi, identifikasi, dan penyelidikan," ujar Lukman, seusai acara HUT ke-22 Aliansi Jurnalis Independen, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Jumat (26/8/2016).

Lukman mengatakan, perlu menunggu dua hingga tiga hari ke depan untuk memperoleh kepastian atas informasi dugaan keterlibatan oknum Kemenag tersebut.

"Kita tunggulah dalam dua sampai tiga hari ke depan, sampai kemudian kita betul-betul punya data yang akurat menyangkut pegawai Kementerian Agama atau tidak," ujar Lukman.

Ia menjelaskan, penelusuran ini dilakukan karena khawatir ada oknum yang berpura-pura menjadi pegawai Kemenag.

"Karena yang kami khawatir orang ini mengaku-aku saja karena ini terkait dengan konteks penipuan. Kami sudah ada tim yang diturunkan ke daerah untuk lebih mencari data-data yang akurat," ujar Lukman.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sulsel, Abdul Wahab Tahir mengatakan, akan berkoordinasi dengan Kemenag Sultra terkait adanya oknum pegawai yang diduga terlibat dalam pemberangkatan 177 jemaah calon haji asal Indonesia yang tertahan di Filipina.

"Saya akan berkoordinasi dengan Kakanwil Kemenag Sultra untuk menanyakan nama pegawainya yang menerima Rp 400 juta untuk biaya pemberangkatan jemaah asal Kabupaten Maros melalui Filipina," kata Wahab di Makassar, Kamis (25/8/2016).

Wahab akan mengusut dugaan keterlibatan pegawai Kemenag Sultra dalam pemberangkatan jemaah haji melalui Filipina, karena dua orang korbannya merupakan warga Kabupaten Maros, Sulsel.

Adapun, pemberangkatan dua jemaah tersebut dari Kota Makassar ke Filipina.

"Siapa tahu ada keterlibatannya juga pegawai Kemenag Sultra dengan Sulsel. Jelas, saya akan tindak tegas. Saya akan membuatkan laporannya ke Menteri Agama. Biar Menteri Agama yang memberikan sanksinya. Adapun sanksi tegas bagi yang terbukti mengurus jemaah haji secara ilegal, kemungkinan bisa pemecatan," kata dia.