Apa Sanksi bagi Calon Ketum Golkar yang Tolak Bayar Iuran?

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Steering Committee Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar beberapa waktu lalu merekomendasikan agar setiap kandidat calon ketua umum dibebani semacam biaya iuran untuk penyelenggaraan Munaslub.

Uang sebesar Rp 5 miliar hingga 10 miliar perlu disiapkan tiap kandidat.

Terkait rekomendasi tersebut, Ketua Umum Panitia Munaslub Partai Golkar, Theo L Sambuaga menegaskan bahwa angka tersebut masih belum pasti. Rekomendasi akan kembali dirumuskan pada rapat pleno DPP Partai Golkar pekan depan.

"Di situ nanti akan dilaporkan," ujar Theo saat ditemui di Ballroom 1 Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Jumat (22/4/2016).

Meski diakui Theo mayoritas biaya ditanggung calon ketua umum, namun pembiayaan Munaslub menurutnya tetap ditanggung secara bersama-sama atau gotong royong.

Mulai dari calon ketua umum, pengurus, fraksi, anggota DPR, dan lainnya ikut menanggung.

"Nanti kan yang dibutuhkan dibagi dua. Ada yang ditanggung kami, sebagian caketum," ujar dia.

Lalu bagaimana jika ada caketum yang enggan membayar uang iuran tersebut?

Theo mengatakan, hal tersebut sudah ada aturannya tersendiri. Namun, untuk lebih lanjut ketentuan tersebut kemungkinan juga akan dibahas dan dirumuskan pada rapat pleno mendatang.

Jika nantinya ada caketum yang menolak membayar dengan alasan ketidakmampuan finansial, kata Theo, maka bisa didukung oleh tim suksesnya.

"Iuran" tersebut, bisa pula dikumpulkan dari uang-uang tim sukses yang bersangkutan, yang bisa mencapai 50 hingga 100 orang.

"Yang pasti ini enggak ada maksud untuk menghalangi atau menghambat orang yang berminat menjadi calon," ujar Theo.

Ketua Steering Committee (SC) Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Nurdin Halid menyebutkan, biaya munaslub akan ditanggung secara gotong royong oleh bakal calon ketua umum, panitia penyelenggara, dan dewan pengurus pusat.

Namun, khusus untuk bakal calon ketua umum, pembebanan biaya merupakan sebuah kewajiban sebagai bagian dari persyaratan untuk menjadi bakal calon.

"Angkanya antara Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar," kata Nurdin di sela-sela rapat panitia munaslub di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (20/4/2016).