Soal Rebutan Kursi Mendes, Wasekjen PDI-P Anggap Hanya Kesalahpahaman

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah mengatakan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seharusnya tak menganggap pernyataan perseorangan kader PDI-P sebagai patokan untuk menilai sikap partai.

Pernyataan tersebut diungkapkan Basarah menyusul berkembangnya isu perebutan kursi Menteri Desa antara PKB dan PDI-P.

Menurut dia, tak ada pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P yang membuat pernyataan soal mengoreksi atau meminta menteri-menteri dari partai politik lain agar diganti.

"Harusnya patokan teman-teman PKB untuk menilai bagaimana sikap PDI-P itu harus dari unsur DPP PDI-P," ujar Basarah di Kantor DPP PDI-P Jakarta, Kamis (7/4/2016).

"Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara hubungan baik PDI-P dengan PKB," kata dia.

Basarah menegaskan, jika ada pernyataan kader PDI-P yang dianggap merugikan kepentingan PKB, maka itu bukanlah pernyataan resmi partai melainkan perorangan.

"Kami ingatkan teman-teman PKB  dari jajaran DPP PDI-P tidak ada yang membuat pernyataan yang mungkin dirasakan dapat merugikan kepentingan PKB," ujarnya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ribut soal kursi menteri tersebut.

PKB mulai gusar karena merasa kursi menteri desa yang dimilikinya mulai digoyang. Tuduhan diarahkan ke PDI-P.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pun dikabarkan sedang meradang. (Baca: Muhaimin Tidak Terima Kursi Menteri Desa Diincar)

Menurut Wakil Sekjen DPP PKB Daniel Johan, ada upaya sistematis yang sedang dilakukan PDI Perjuangan guna merebut posisi tersebut. Salah satunya dengan mengukur profesionalisme kinerja menteri.

"Cak Imin enggak terima. Itu bukan cuma urusan menteri, tetapi marwah partai," kata Daniel di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

(Baca: PKB Sebut Ada Parpol Koalisi yang Hasut Presiden untuk Rebut Posisi Menteri Desa)

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengakui, partainya melakukan kajian terhadap kinerja kementerian.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah Kementerian Desa karena ditemukan banyak masalah soal penyaluran dana desa.

"Ada kritik pembina dan pendamping desa, banyak pungutan liar, kami mendiskusikan itu sejak pertengahan tahun lalu," kata Hendrawan.

(Baca: Dituduh PKB Ingin Rebut Kursi Menteri Desa, Apa Kata PDI-P?)

Kendati demikian, Hendrawan meminta elite PKB tidak perlu berburuk sangka terhadap PDI-P. Sebab, kementerian yang mendapat sorotan dan kritik bukan hanya Kementerian Desa.

Kritik dan sorotan itu pun sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengincar kursi Menteri Desa.