"Seksinya" Menteri Desa...

JAKARTA, KOMPAS.com - Reshuffle kabinet belum jelas, tetapi partai politik sudah saling 'gilas'. Kursi Menteri Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal diperebutkan oleh partai pendukung pemerintah.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ribut soal kursi menteri tersebut.

Pengamat politik LIPI Siti Zuhro tidak heran mengapa kursi Menteri Desa yang saat ini diisi oleh politisi PKB Marwan Djafar diperebutkan. Sebab posisi tersebut begitu memikat bagi partai politik.

"Ya, iyalah diperebutkan. Posisi Menteri Desa itu sangat 'seksi'," ujar Siti saat berbincang dengan Kompas.com, Rabu (6/4/2016) malam.

Menurut Siti, ada dua hal mengapa menteri desa begitu 'seksi'. Pertama, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla 'jor-joran' mengalokasikan anggaran bagi desa.

Tahun 2015, setiap desa menerima dana desa rata-rata Rp 300 juta. Sedangkan tahun 2016 setiap desa bisa menerima Rp 700 juta hingga Rp 800 juta. (baca: Menteri Desa: Dana Desa akan Naik Tiap Tahun)

Sehingga, rata-rata per desa menerima Rp 1 miliar hingga Rp 1,2 miliar selama periode dua tahun saja. Apalagi, proses pencairan dana desa tahun 2016 lebih mudah dan cepat dibanding 2015.

Kedua, Menteri Desa memiliki akses ke lebih dari setengah penduduk Indonesia yang tinggal di 74.093 desa. (baca: Menteri Desa Akui Ada Dana Desa Tak Tepat Sasaran)

"Posisi Menteri Desa jelas sangat strategis bagi partai politik karena memang lumbung suara itu, ya di desa. Kasarnya adalah jika si menteri turun memberi dana desa, rakyat akan happy. Kalau happy berpeluang dijadikan konstituen dalam Pemilu. Ujung-ujungnya itu," lanjut Siti.

Siti bukan bermaksud menuduh Menteri Desa kini memanfaatkan jabatan untuk politisasi dana desa. Namun, jabatan itu memang memiliki ruang 'abu-abu' di mana sangat mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan membesarkan partai politik atau sosok tertentu.

"Saya tidak katakan dana desa diambil partai politik, ya. Tapi paling tidak si menteri datang ke desa-desa, berbicara langsung, bersentuhan langsung dengan rakyat. Ini kampanye tanpa bayar. Inilah yang diimpi-impikan partai politik memang," ujar dia.

Siti menilai, hal itu sangat wajar. Namun, harus tetap mengingat dua hal lainnya. Pertama, sang menteri tetap mendistribusikan dana desa secara tepat sasaran tanpa diwarnai 'kongkalikong', apalagi 'patgulipat'.

Kedua, dia berharap gesekan dua partai politik untuk memperebutkan kursi Menteri Desa tidak sampai berpengaruh ke kekompakan sebagai pendukung pemerintah.

"Pak Jokowi sebagai pimpinan tertinggi negara ini saya rasa bertanggungjawab penuh. Jika ada friksi, letupan, sesegera mungkinlah itu diselesaikan agar tidak jadi api dalam sekam dan berbahaya di kemudian hari," ujar dia.