Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Dukung Sidang Terbuka MKD dalam Kasus Setya Novanto

Kompas.com - 27/11/2015, 15:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - ‎Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mendukung keterbukaan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan tentang dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto.

"‎Kami dukung sidang terbukanya MKD," kata Badrodin di Mabes Polri, Jumat (27/11/2015).

Terkait dorongan Komisi Kepolisian Nasional agar Polri proaktif mengusut masalah ini, Badrodin menyatakan pihaknya akan menunggu hasil sidang MKD.

(Baca Kompolnas Desak Polri Usut Pencatutan Nama Jokowi-Kalla)

Polri ingin mendapatkan satu konstruksi perkara yang jelas untuk kemudian ditentukan apakah akan ditindaklanjuti ke tingkat penyelidikan atau tidak.

"Kami menunggu MKD selesai sebetulnya ingin mendapatkan sesuatu yang clear kasus ini seperti apa. Selama ini kan hanya ramai di media," ujar Badrodin.

Badrodin belum mendapatkan laporan apa-apa terkait masalah ini. Oleh sebab itu, kepolisian belum dapat menentukan apa konstruksi perkara itu.

"Selama ini kan banyak versi, penipuanlah, pencemaran nama baiklah, macam-macam. Ini memang harus nunggu MKD," ujar Badrodin.

Sidang MKD dilakukan atas laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Dalam laporannya, Sudirman mengatakan ada pertemuan antara Setya, pengusaha Muhammad Riza Chalid, dan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin.

Pertemuan itu membicarakan negosiasi perpanjangan kontrak karya Freeport di Indonesia. Setya dilaporkan karena diduga menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak perusahaan tambang tersebut dengan mencatut nama Presiden dan Wapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com