Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Benarkah Ada Upaya Menyuap MKD Rp 27 Miliar dalam Kasus Setya Novanto?

Kompas.com - 26/11/2015, 16:57 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Di tengah sorotan masyarakat tentang dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua DPR RI Setya Novanto, muncul desas-desus tentang adanya upaya suap kepada Mahkamah Kehormatan Dewan yang tengah menangani kasus tersebut.

Seperti dikabarkan oleh Tribunnews.com, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Junimart Girsang sempat mengatakan bahwa ada oknum yang menyiapkan uang terkait kasus tersebut.

"Siap enggak buat... 2 juta (dollar AS) sudah siap," kata Junimart menirukan ucapan oknum tersebut seperti dikutip Tribunnews.com, Selasa (24/11/2015).

Junimart tidak menjelaskan lebih detail tentang maksud oknum yang mendatanginya tersebut. "Gue bilang, enggak bisa gue," kata dia.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, oknum tersebut adalah salah seorang anggota DPR. Menurut oknum itu, uang tersebut juga mengalir ke tenaga ahli di MKD.

Junimart mengaku sudah mengonfirmasi hal tersebut kepada salah seorang tenaga ahli dan dibantah.

"Benar enggaknya, dia (tenaga ahli) yang tahu. Gue enggak mau tahu, tinggal cross check saja," kata dia.

Membantah

Ketika Kompas.com mengonfirmasi hal tersebut, Kamis (26/11/2015), Junimart menampik adanya oknum DPR yang menawarkan uang.

Menurut dia, memang ada sejumlah anggota DPR yang melobinya agar ia tidak bersikap terlalu keras dalam masalah ini.

"Ya, biasa, ketemu teman, 'Gimana situasi, Bang? Aman? Tolong dibantulah itu teman kita'. Saya jawab, 'Ya, nantilah kita lihat ya di persidangan'," kata Junimart.

Ia mengatakan bahwa tidak pernah ada yang melobi hingga menawarkan uang.

"Kalau ada yang berani nawarin gue begitu, konyol itu, mana berani," kata dia.

Secara terpisah, Ketua MKD Surahman Hidayat menyatakan tidak pernah ditawari apa pun dalam penanganan kasus tersebut. Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu tidak mau ambil pusing dengan pengakuan Junimart.

"Enggak usah MKD disibukkan yang lain, harus fokus. MKD tidak perlu urus soal isu, urus tupoksi (tugas pokok dan fungsi) saja. Ini sudah berat. Fokus, biar cepat selesai," kata Surahman.

Anggota MKD, Syarifudin Sudding, juga mengaku tidak pernah ada tawaran untuk mengamankan kasus itu.

Politisi Partai Hanura itu mendorong Junimart untuk membuka siapa oknum anggota DPR yang berupaya melakukan suap itu. Ia ingin agar Junimart mengklarifikasi hal tersebut pada rapat internal MKD.

"Saya kira kita akan meminta dan mendesak Junimart untuk membuka karena ini sudah percobaan penyuapan, melakukan tindakan percobaan penyuapan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com