Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

GKI Yasmin Berharap Tak Lagi Rayakan Natal di Depan Istana

Kompas.com - 11/11/2015, 16:17 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jemaah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin berharap rencana relokasi gereja mereka tidak terlaksana. Mereka meminta agar Pemerintah Kota Bogor melaksanakan putusan Mahkamah Agung, sehingga mereka bisa merayakan Natal 2015 di gereja itu.

"Kami berharap tahun ini, peristiwa pengusiran jemaat GKI Yasmin dari gerejanya sendiri tidak akan terjadi lagi. Kalau pemerintah serius, seharusnya kami bisa mulai beribadah mulai 25 Desember 2015 di gereja kami," ungkap Juru Bicara GKI Yasmin, Bona Sigalingging, di kantor LBH Jakarta, Rabu (11/11/2015).

Bona mengungkapkan jemaah GKI Yasmin sudah tujuh kali merayakan natal di seberang Istana Merdeka. Perayaan di sana dilakukan lantaran mereka selalu diusir setiap kali mendekat ke gereja yang ada di Taman Yasmin, Bogor tersebut. 

Maka dari itu, Bona meminta Kementerian Dalam Negeri bisa turun tangan. Pemerintah pusat diharapkan bisa melibatkan jemaat GKI Yasmin dan komunitas lintas iman di kota Bogor untuk menyelesaikan sengketa GKI Yasmin.

Yang sekarang ini terjadi, jemaat GKI Yasmin justru menerima kabar soal relokasi yang akan dilakukan sebelum perayaan Natal 2015. Menurut dia, keputusan itu diambil secara sepihak dalam musyawarah pimpinan daerah Bogor pada 4 November lalu.

(Baca: Konflik Agama Tak Kunjung Usai, Rezim Jokowi Dipertaruhkan ) 

Relokasi itu dianggap sebagai upaya melawan hukum dan membangkang putusan Mahkamah Agung (MA) dan rekomendasi wajib Ombudsman. Pasalnya, kedua lembaga itu disebutkan mengukuhkan keberadaan GKI Yasmin.

(Baca: Jokowi: Keberagaman seperti Paduan Suara yang Hasilkan Harmoni ) 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com