Emir Moeis Tak Tahu Ada Tawaran Keringanan Hukum dari Abraham Samad

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI Perjuangan, Emir Moeis, mengaku tidak mengetahui soal keringanan hukuman yang diduga diberikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dalam kasus korupsi yang menimpanya.

"Saya tidak tahu, saya baru tahu setelah baca 'Rumah Kaca' ('Rumah Kaca Abraham Samad', artikel di Kompasiana)," ujar Emir, seusai diperiksa selama lebih kurang lebih lima jam di Gedung Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2015).

Emir mengatakan bahwa ia tidak pernah merasa vonis yang dijatuhkan kepadanya telah mendapat keringanan. Menurut Emir, dia justru merasa bahwa ia menjadi korban dan menerima vonis yang sangat berat.

"Orang bilang vonis saya ringan, bagi saya ini sangat berat," kata Emir.

Pemeriksaan terhadap Emir diduga terkait pelaporan LSM KPK Watch, yang mengadukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. Abraham dilaporkan terkait dugaan pertemuan yang ia lakukan dengan politisi PDI-P. (Baca: Politisi PDI-P Emir Moeis Diperiksa Bareskrim Polri untuk Laporan terhadap Samad)

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan kisah pertemuannya dengan Abraham Samad pada Pilpres 2014 lalu. Pertemuan tersebut, menurut Hasto, terkait keinginan Abraham Samad untuk menjadi calon wakil presiden bagi PDI-P.

Hasto juga mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Abraham Samad mengatakan bahwa ia berperan dalam keringanan vonis hukum bagi kader PDI-P Emir Moeis yang tersangkut korupsi. (Baca: Bersaksi di Sidang Praperadilan, Hasto Kembali Sebut Abraham Geram kepada Budi Gunawan)

Namun, salah satu kuasa hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, Catharina Muliana Girsang, menilai, kesaksian yang disampaikan Hasto di sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan, Selasa (10/2/2015), bukan fakta yang bisa menguatkan posisi pemohon.

"Itu hanya asumsi saja," kata Catharina di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2015) siang. (Baca: KPK: Hasto Hanya Berasumsi di Sidang Praperadilan Budi Gunawan)

Pasalnya, kata dia, Hasto tidak mengetahui bagaimana prosedur penetapan tersangka oleh KPK. Hasto juga tidak mengetahui bukti apa yang dimiliki KPK sehingga bisa menetapkan Budi sebagai tersangka.

Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah menjatuhkan vonis tiga tahun penjara terhadap kader PDI-P, Izedrik Emir Moeis, yang dijerat dalam kasus suap proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Tarahan, Lampung, tahun 2004. Emir divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan penjara.