Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan RI mengaku sudah mengajukan anggaran tambahan khusus penanganan konflik di Papua tetapi sampai saat ini belum dicairkan.

Hal itu disampaikan Plt Sekjen Kemenhan Marsdya (Purn) TNI Donny Ermawan Taufanto saat sesi tanya jawab pada acara pembekalan para perwira siswa (pasis) di Markas Sesko AL Cipulir, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2024).

“Sudah kita ajukan kepada pemerintah untuk menyiapkan anggaran tambahan khusus penanganan Papua, tapi sampai saat ini anggaran khusus itu belum turun,” ujar Donny.

Donny mengatakan, anggaran khusus akan membuat fokus dalam penanganan konflik di Papua, seperti dengan melengkapi peralatan TNI-Polri.

Baca juga: Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

“Prajurit maupun polisi dalam hal pengenalan medan tidak sebaik OPM (Organisasi Papua Merdeka), mereka tahu medan, mereka fisiknya bagus. Saya rasa kita bisa atasi kekurangan tersebut,” kata Donny.

Donny menyebut, Kemenhan RI bertekad memberikan helikopter dan pesawat tambahan, hingga alat-alat sensor.

“Untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM,” ujar Donny.

“Jadi intinya semua cara kita lakukan, kesejahteraan kita wujudkan di Papua. Pendekatan keamanan kita lakukan juga,” katanya lagi.

Baca juga: Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Terkait pelaksanaan di lapangan, Donny juga meyakini bahwa TNI dan Polri sudah tahu tugas masing-masing.

“Di situ bagaimana kita irisannya, TNI dan Polri. Kapan TNI membantu Polri, kapan Polri membantu TNI,” kata Donny.

Pada September 2023, Kemenhan yang diwakili Wakil Menhan Muhammad Herindra pernah mengusulkan anggaran mendesak penanganan konflik di Papua saat rapat dengan Komisi I DPR RI.

Saat itu, Herindra didampingi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan kepala staf tiga matra.

Baca juga: Polemik Perubahan Istilah KKB Jadi OPM, Dianggap Tak Selesaikan Konflik di Papua

“Ada beberapa atensi dalam kebutuhan anggaran 2024, di antaranya pembangunan dan pemindahan personel Kemenhan dan TNI ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kebutuhan anggaran mendesak penanganan konflik di Papua serta operasi keamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar,” kata Herindra waktu itu.