Polemik Perubahan Istilah KKB Jadi OPM, Dianggap Tak Selesaikan Konflik di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Markas Besar (Mabes) TNI mengubah istilah kelompok kriminal bersenjata (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Perubahan itu merujuk pada penamaan kelompok mereka sendiri, yakni Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Penamaan inilah yang membuat TNI akhirnya mengubah istilah KKB menjadi OPM. Terlebih lagi, mereka sering melakukan teror bersenjata dan pembunuhan terhadap masyarakat sipil, termasuk anggota TNI dan Polri.

Di sisi lain, perubahan istilah KKB menjadi OPM tetap dipertanyakan. Perubahan istilah ini dianggap tak menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua.

Perubahan istilah

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan bahwa jajarannya tidak lagi menamakan kelompok bersenjata yang mendorong Papua merdeka sebagai KKB.

"Karena dari mereka sendiri menamakan diri TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) sehingga sama dengan OPM," kata Agus saat konferensi pers di rumah dinas Panglima TNI di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2024).

Agus mengatakan, OPM sudah melakukan teror dan pembunuhan terhadap masyarakat serta anggota TNI-Polri.

Baca juga: TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Dalam aksinya, OPM bahkan melakukan pemerkosaan terhadap guru dan tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, TNI tidak akan tinggal diam.

"Saya akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara," ujar Agus.

Tak selesaikan konflik

Perubahan istilah ini pun menimbulkan pertanyaan di benak masyarakat. Perubahan istilah KKB menjadi OPM dianggap sama sekali tak menyelesaikan konflik di Papua.

"Bayangkan saja sudah lebih dari 50 tahun pendekatan keamanan di Papua tidak menyelesaikan persoalan di Papua. Apakah dengan perubahan nama ini krisis kemanusiaan di Papua akan diakhiri? Itu jadi pertanyaan kita," ujar Kepala Biro Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Ronald dalam diskusi di Kantor PGI, Salemba, Jakarta, Senin (29/4/2024).

Peneliti Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Adriana Elisabeth mengatakan bahwa pemerintah selama ini tidak pernah merancang pendekatan resolusi konflik di Papua.

Adriana mengatakan, pendekatan yang dilakukan pemerintah selama ini hanya dua, yakni pendekatan pembangunan dan ekonomi serta pendekatan keamanan.

"Satu yang tidak pernah dilakukan adalah merancang pendekatan resolusi konflik di Papua," ujar Adriana.

Baca juga: Pemerintah Didesak Beri Penjelasan Usai TNI Ubah Nomenklatur KKB Jadi OPM

Menurut Adriana, pergantian nomenklatur KKB di Papua menjadi OPM oleh TNI akan sama saja apabila pendekatan tidak diubah.