Pemerintah Didesak Beri Penjelasan Usai TNI Ubah Nomenklatur KKB Jadi OPM

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah didorong untuk memberi penjelasan usai TNI mengubah nomenklatur Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Direktur Amnesty Internatinal Indonesia Usman Hamid mengatakan, perubahan istilah itu hanya di lingkungan TNI dan bersifat rahasia, karena bersumber dari surat telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

“Bukan kebijakan pemerintah. Karena itu pemerintah perlu memberikan penjelasan. Apa benar ada perubahan nomenklatur yang menjadi kebijakan pemerintah. Kalau itu hanya di lingkungan TNI, lalu kebijakan pemerintah apa?” kata Usman usai diskusi di Kantor Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Salemba, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2024).

Baca juga: Pangdam Kasuari Ingatkan Prajurit Kodam Tetap Waspada setelah Perubahan KKB Jadi OPM

Amnesty International Indonesia juga turut meminta pemerintah untuk memberi penjelasan terkait kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua sekarang.

“Apa benar (pemerintah) sudah mengubah nomenklatur dari KKB, kelompok separatis teroris menjadi Organisasi Papua Merdeka? Kalau benar sebaiknya itu diumumkan oleh pemerintah, dan kalau itu benar pula sebaiknya dimulai kembali dialog,” tutur Usman.

Hal sama juga diungkapkan Kepala Biro Papua PGI Pendeta Ronald. Ia mempertanyakan dasar kembalinya istilah penyebutan OPM.

“Harus ada penjelasan kepada rakyat di Papua, terhadap masyarakat di Indonesia yang juga concern terhadap persoalan di Papua. Indikasinya ke mana?” ucap Ronald.

Ronald menyebutkan, istilah OPM sangat traumatis bagi warga Papua, terlebih saat Papua berstatus daerah operasi militer (DOM).

“Bayangkan saja sudah lebih dari 50 tahun pendekatan keamanan di Papua tidak menyelesaikan persoalan di Papua. Apakah dengan perubahan nama ini krisis kemanusiaan di Papua akan diakhiri? Itu jadi pertanyaan kita,” kata Ronald.

Baca juga: Soal TNI Gunakan Istilah OPM, KSAD: Agar Anggota di Papua Tak Ragu Ambil Tindakan Tegas

Sebelumnya, Panglima Agus mengatakan bahwa jajarannya tidak lagi menamakan kelompok bersenjata yang mendorong Papua merdeka sebagai KKB.

"Karena dari mereka sendiri menamakan diri TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) sehingga sama dengan OPM," kata Agus saat konferensi pers di rumah dinas Panglima TNI di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2024).

Agus mengatakan, OPM sudah melakukan teror dan pembunuhan terhadap masyarakat serta anggota TNI-Polri. 

OPM juga memerkosa guru dan tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, TNI tidak akan tinggal diam.

"Saya akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara," ujar Agus.