Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kompas.com - 08/05/2024, 07:31 WIB
Novianti Setuningsih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) RI terpilih, Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan, ada pembahasan untuk membentuk kementerian yang khusus membawahi program makan siang gratis.

Wali Kota Solo ini mengatakan, kementerian ini penting untuk merealisasikan program makan siang gratis yang menjadi program prioritas dari pemerintahannya dan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto kelak.

Apalagi, program tersebut menyangkut penggunaan anggaran yang besar dan prosesnya di lapangan tidak mudah sehingga harus ditangani secara serius.

“Karena melibatkan anggaran yang besar, distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Ini makanya harus, ya kita ingin program ini benar-benar bisa berjalan,” ujar Gibran dikutip dari Kompas TV, Selasa (7/5/2024).

“Karena kita ingin program ini benar-benar bisa impactful, benar-benar bisa dirasakan oleh anak-anak sekolah. Tapi tunggu dulu ya, ini belum pasti. Masalah kementeriannya itu belum pasti. ditunggu saja dulu,” katanya melanjutkan.

Baca juga: Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Selain itu, Gibran menegaskan bahwa dia tidak ingin program tersebut gagal di tengah jalan. Sehingga, harus digarap dengan serius.

“Makanya tadi saya bilang itu harus menjadi atensi khusus. Iya (agar tidak gagal di tengah jalan),” ujar Gibran.

Namun, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini mengungkapkan, belum ada keputusan akhir terkait kementerian yang akan membawahi program makan siang gratis tersebut.

“Kemarin sempat dibahas itu (kementerian menangani makan siang gratis). Tetapi tunggu dulu ya. Tunggu dulu, tunggu dulu. Kemarin sempat dibahas,” kata Gibran.

Baca juga: Efisiensi Anggaran Makan Siang Gratis

Lantas, seperti apa pembahasan atau perkembangan jelang realisasi program makan siang gratis tersebut, berikut sejumlah faktanya:

1. Butuh anggaran Rp 450 triliun

Program makan siang gratis adalah salah satu program prioritas yang digagas pasangan calon (paslon) Prabowo-Gibran saat kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Program ini disebut membutuhkan anggaran mencapai Rp 450 triliun. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hashim Djojohadikusumo.

Kemudian, Hashim mengungkapkan, program tersebut akan menjangkau sekitar 82,9 juta anak-anak, termasuk yang masih belum sekolah.

"Tiap hari nih kita akan berikan makanan gratis untuk 82,9 juta jiwa minimal, minimal, dan saya bisa katakan bahwa dana untuk ini, program ini akan memakan dana 450 triliun rupiah setiap tahun," kata Hashim pada 22 Desember 2023.

Baca juga: Program Makan Siang Gratis Masih Dirumuskan, Gibran: Jumlah Penerima Segera Kami Pastikan

Hashim juga memastikan dana program makan siang gratis tidak akan mengambil dana dari anggaran program bantuan sosial (bansos). Tetapi, akan menggunakan anggaran baru.

"Saya bisa katakan karena saya ikut tim pakar, dana ada dan bakal ada, dan ini bukan dari anggaran bansos, aliran bansos. Yang Rp 500 triliun tahun depan itu tetap bansos, kita tidak akan ambil uang bansos untuk ini," ujarnya.

2. Dibahas dalam RAPBN 2025

Pemerintahan Presiden Jokowi sudah membahas program makan siang gratis ini dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Program makan siang gratis diketahui dibahas dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi pada 26 Februari 2024. Padahal, pengumuman hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024 baru dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 20 Maret 2024.

Program tersebut juga masuk dalam pembahasan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP). Dengan pertimbangan bakal ada transisi dari pemerintahan ke depannya.

Baca juga: Maruarar Klaim Sudah Lakukan Simulasi Program Makan Siang Gratis di Sejumlah Wilayah

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com